Home » Gresik » Hobi Kunker Anggota DPRD Gresik, Hasilnya Apa?
Master tukang, tutorial pertukangan

Hobi Kunker Anggota DPRD Gresik, Hasilnya Apa?

Ada sebuah garis lurus kesamaan minat dan hobi anggota Dewan di seluruh Indonesia, yaitu berlibur dan rekreasi dengan dalih kunjungan kerja. Begitu vitalnya kunjungan kerja bagi anggota dewan sampai alokasi anggarannya meningkat dari tahun ke tahun. Seakan-akan anggota dewan ini akan menjadi bodoh kalo tidak ada kunjungan kerja.

Pola seperti ini membuat masyarakat berfikir bahwa anggota dewan masih berpikir dengan pola tradisional seperti zaman sebelum adanya teknologi informasi. Di internet tersebar berbagai perda dan undang-undang yang bisa di download dan dipelajari dari dalam dan luar negeri lengkap dengan analisis para ahli.

Mengacu pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Gresik Tahun 2012, alokasi anggaran untuk kunker anggota dewan yang  terhormat dalam program legislasi daerah (Prolegda) mencapai Rp 2,1 miliar dari total alokasi sebesar Rp 3,2 miliar.

Item anggaran kunker tersebut diantaranya uang saku harian yang diukur dari jauh dekatnya lokasi kota dituju. Misalnya untuk kota ring I dalam propinsi uang saku harian Rp 450 ribu ditambah uang representasi Rp 130 ribu. Angka ini pun semakin bertambah jika kota yang dituju diluar
propinsi bisa mencapai Rp 600 ribu sehari uang sakunya. “Belum lagi sangu dari SKPD terkait,” kata seorang anggota dewan yang enggan namanya dikorankan.

Baca:  Ribuan Rumah di Gresik Terendam Banjir

Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi membenarkan jika sampai saat ini kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan menimbulkan kesan Mubazir. Sebetulnya tanpa harus menghamburkan uang untuk kunjungan kerja, sebuah perda bisa dihasilkan. “ Sebenarnya
cukup melakukan optimalisasi dengan melibatatkan stake holder seperti intelektual, LSM dan tokoh masyarakat. Setelah itu melakukan konsultasi,” kata Angga demikian Airlangga disapa.

Kelemahan kujungan kerja ini juga karena dimasing-masing kota memiliki karakterisatik berbeda. Belum tentu Gresik memiliki persoalan yang sama dengan Malang atau Banjarmasin. Kedua yang perlu dipertanyakan soal tranparansi. Sampai saat ini tidak ada mekalisme langsung yang bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana kunker kepada rakyar. Khususnya pada pihak yang akan bersentuhan langsung dengan perda.

“Jika ada yang berdalih kunker telah disetujui gubernur berarti logikanya sempit,” kata Angga. Kenapa dinilai berlogika sempit, ini karena  pertanggungjawaban sejatinya kepada rakyat bukan pada gubernur. Ini juga berarti telah menyimpang dari tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good goverment).

Baca:  Parkir di Pemkab Gresik, Motor Wartawan Digondol Maling

Sementara itu pengamat hukum dari LBH Advokat Bunder Gresik, Suyanto SH MH menilai, kunker yang dilakukan anggota dewan tidak sebanding dengan hasil yang diberikan anggota dewan kepada rakyat. Selama ini, kata dia, kegiatan kunker tidak ubahnya seperti studi banding anak sekolah ke tempat lain. “Soal referensi kan bisa dipelajari melalui surat atau browsing ke internet, apalagi teknologi multimedia saat ini cukup canggih. Ini yang dipahami oleh anggota dewan. Kalaupun berangkat kunker kenapa harus berjamaah, kan bisa diwakili oleh ketua pansus bersama staf sekretariat,” tandas Suyanto.

Seperti diketahui aktifitas di kantor DPRD Gresik, Senin (21/5) pekan lalu sepi dari aktivitas. Seluruh anggota dewan ‘nglencer’ ke luar propinsi dengan dalih kunjungan kerja (kunker) untuk membahas 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda). DPRD Gresik kemudian membentuk 4 pansus
untuk membahas 10 Ranperda sebelum disahkan bersama eksekutif. Pansus I yang diketuai Jumanto SE MM membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Baca:  Anggota DPRD Lakukan Jasmas Usai Adanya Pembaharuan Alat Kelengkapan

Sedangkan Pansus II yang diketuai Edi Santoso membahas Ranperda tentang Penananam Modal di Kabupaten Gresik serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Untuk Pansus III yang diketuai Asro’in Widiyana membahas Ranperda tentang Pedoman Pembuatan Nama Jalan
serta Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Lantas Pansus IV yang diketuai Drs Chumaidi Ma’un membahas Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender serta Ranperda tentang Usaha Depot Air Minum.

Mengacu APBD Gresik Tahun 2012, alokasi anggaran untuk kunker anggota DPRD Gresik dalam program legislasi daerah (Prolegda) mencapai Rp 2,1 miliar dari total alokasi sebesar Rp 3,2 miliar. Ini tentu anggaran yang berlebihan dan terbukti belum membuat apara anggota dewan semakin pandai, kecuali pandai mengakali rakyatnya.

Referensi Data & berita: Radar Gresik

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *