Home » Gresik » Hukum Gresik » Kaplingan Pantai Banyuurip Gresik Mendapat Protes Warga
Master tukang, tutorial pertukangan

Kaplingan Pantai Banyuurip Gresik Mendapat Protes Warga

pantai banyuurip gresikUjungpangkah – Skandal tukar guling tanah dan penyalahgunaan wewenang ternyata bukan monopoli pemerintah pusat dan daerah saja. Di desa Banyuurip kecamatan Unjungpangkah Kabupaten Gresik, peristiwa pengaplingan Pantai Banyuurip Gresik terjadi secara massif. Hal ini membuat warga desa meradang, mereka mendatangi Kantor DPRD Gresik di Jalan KH Wahid Hasyim Gresik (Rabo/08). Kepada para wakil rakyat warga meminta agar kaplingan Pantai Banyuurip Gresik dibatalkan. Selain telah menyalahi prosedur, kegiatan itu menimbulkan disfungsi pantai.

Permintaan warga itu terungkap saat mereka hearing (dengar pendapat) dengan Komisi A DPRD Gresik. Hearing di Lantai 2 Kantor Fraksi/Komisi kemarin juga dihadiri Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Yetti Sri Suparyati, perwakilan BPN Gresik, Camat Ujungpangkah Suyono, Kepala Desa Banyuurip Mullatul Masfufah serta perwakilan warga.

Menurut pimpinan perwakilan warga Nafisul Athok, pengaplingan lahan di bekas pantai tersebut cukup menguntungkan oknum-oknum perangkat desa. Sementara warga tidak mendapat imbalan apa-apa. Karena itu, pihaknya yang mewakili warga mendesak untuk dihapus atau dibatalkan. “Warga sangat dirugikan,” katanya.

Baca:  Razia Kos di Gresik Polisi Amankan Pasangan Bukan Muhrim

Permintaan itu direaksi Komisi A DPRD Gresik. Pimpinan hearing Abdul Qadir mengungkapkan bahwa tanah air yang berlokasi di pantai Desa Banyuurip yang sudah ada SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) bisa dibatalkan. Apalagi, proses penerbitan SPPT juga menyalahi prosedur. “SPPT itu terbit berdasarkan Petok D yang dikeluarkan kepala desa. Padahal, tanah air di pantai itu bukan milik desa. Karena itu SPPT yang sudah terlanjur ada dapat dibatalkan,” kata politisi PKB itu.

Hanya pembatalan itu bakal menimbulkan persoalan baru. Sebab, dari 33 SPPT atas 83 hektar tanah air di sepanjang pantai tersebut, sembilan orang pemilik SPPT baru sudah mengeluarkan Rp200 juta masing-masing. Diantara dana tersebut Rp327 juta masuk ke desa dan harus dikembalikan, bila SPPT tersebut dihapus. “Bila dihapus uang yang masuk ke desa harus dikembalikan,” ungkap Qadir.
Kades Banyuurip Millatul Masfufah ketika dikonfirmasi mengaku sudah menyerahkan persoalan tersebut kepada Pemkab Gresik. Karena itu, untuk mengembalikan dana sewa yang sudah dibuat pembangunan fasilitas Desa Banyuurip sebesar Rp 327 juta menjadi tanggungan pemerintah. “Karena sudah kami limpahkan, maka untuk mengembalikannya menjadi tanggungjawab pemkab,” tukasnya.

Baca:  Putra Daerah Gresik (PUDAK) Fasilitasi KKN UGM di Gresik

Namun pernyataan Kades Banyuurip tersebut dibantah Kepala DPPKAD Gresik Yetty Sri Suparyati. Menurutnya, tidak bisa semudah itu melimpahkan persoalan dana ke pemkab. Karena, saat itu pembayaran pajak berdasarkan SPPT ke pemerintah pusat, bukan ke daerah. Baru tahun 2012 ini kewenangan PBB dan BPHTB dilimpahkan ke daerah.  “Kami uang dari mana untuk mengembalikan. Kalau desa yang memakai ya harus desa yang mengembalikan. Apalagi terbitnya SPPT atas lahan pantai itu yang mengeluarkan pihak kepala desa,” tegas Yetti. (did/sbypg)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *