Home » Gresik » Hukum Gresik » Kejaksaan Gresik Ketakutan Bongkar Kasus Korupsi Kapal

Kejaksaan Gresik Ketakutan Bongkar Kasus Korupsi Kapal

Kejaksaan Gresik Ketakutan Bongkar Kasus Korupsi Kapal. Dua tahun lebih mengusut dugaan korupsi pengadaan kapal Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) rupanya belum cukup bagi penyidik Kejaksaan Negeri Gresik. Hingga kini, kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,1 miliar masih tersimpan di laci penyidik.

Ketua PC PMII Gresik, Hendy S menduga ada unsur kesengajaan yanh dilakukan pihak penyidik kejari hingga penyidikan korupsi kapal DKPP berlarut-larut. Sebab, perkara korupsi kapal SQ itu sudah diungkap sejak 2011, tetapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut. Karena pimpinan di Kejari Gresik sudah mau pensiun, sehingga memilih amannya.

“Harusnya sudah tuntas. Makanya perlu dipertegas batas waktu pengurusan suatu perkara, sehingga tidak dimainkan demi kepentingan pribadi,” kata Hendy.

Sementara itu Bambang Utoyo, Kepala Kejaksaan Gresik beralasan pihaknya menunggu audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Status tersangka yang disandang satu pejabat DKPP dan dua dari kontraktor belum berubah.

“Pada prinsipnya kami menemukan kerugian di proyek 2010 di DKPP Gresik itu. Namun, demi legalisasinya masih menunggu hasil audit BPKP,” jelas Bambang Utoyo, Kepala Kejari Gresik, kemarin.

Bambang Utoyo menambahkan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan komunikasi dengan BPKP perwakilan Surabaya. Tetapi sampai saat ini belum juga selesai, karena menunggu giliran audit perkara korupsi lainnya.

“Lambannya penuntasan perkara itu karena kesulitan mendatangkan saksi ahli dan menunggu hasil audit BPKP Surabaya,” terangnya. Kendati begitu, Kajari berjanji menuntaskan, perkara korupsi tersebut secepatnya. Sebab, menjelang pensiun, pihaknya tidak ingin meninggalkan perkara kepada penggantinya. Apalagi perkara dugaan korupsi DKPP Gresik sudah hampir empat tahun.

“Kami tidak ingin ada kesan kami sengaja mengolor- olor,” katanya. Pengadaan bantuan kapal nelayan dilakukan DKPP Gresik akhir 2010 Nilainya sekitar Rp 2,1 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 1,9 miliar bantuan dari APBN dan sisanya merupakan dana penyertaan APBD Gresik 2011. Pengadaan dimenangkan PT MMU.

Awalnya hanya dua kapal. Namun, karena kepentingan kelompok tertentu, akhirnya bantuan kapal nelayan itu dipecah menjadi tiga unit. Satu kapal yaitu untuk nelayan Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, duanya untuk nelayan Desa Sukalela, Kecamatan Tambak dan Desa Sungi Teluk, Kecamatan Sangkapura.

Awalnya Kejari Gresik menyebutkan ada tiga tersangka, yaitu dua dari unsur PNS dan satu perusahaan pengadaan PT MMU. Namun, dalam perjalanannya penyidik kejaksaan berubah menyebut tersangka. Satu dari PNS dan dua orang dari rekanan. Bahkan, kerugiannya disebut sekitar Rp 800 juta lebih.(fir/ris/Koran Radar Gresik/ radarsby.com/JPNN)

Kata Pencarian:

HASIL AUDIT BPKP KAPAL GRESIK (2),kasus perahu motor di gresik (2),kasus suap pangadaan kapal di gresik (2),tower diatas masjid gresik (2),dugaan korupsi di pt petrokimia gresik (1),kasus kapal gresik (1),kasus korupsi pdam gresik (1),Kejaksaan Gresik Ketakutan Bongkar Kasus Korupsi Kapal (1),kpk bongkar dugaan korupsi di petrokimia gresik (1)
iklan sika Kejaksaan Gresik Ketakutan Bongkar Kasus Korupsi Kapal

Suarakan Pendapatmu

comments

About Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top