Home » Gresik » Hukum Gresik » Mafia Tanah Merampok Pantai Banyuurip Gresik
Master tukang, tutorial pertukangan

Mafia Tanah Merampok Pantai Banyuurip Gresik

Banyuurip. Nilai ekonomis pantai dan laut yang tinggi, ditambah nilai investasi yang besar, membuat banyak pihak gelap mata. kejadian yang paling parah terjadi di pantai Banyuurip Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Lebih ironis lagi ketika pihak-pihak investor dan pembeli mampu menunjukkan bukti pembayaran pajak tanah. Artinya, telah terjadi kejahatan terstruktur dari bawah hingga atas terhadap proses jual beli pantai.

mBerbagai modus dilakukan mafia tanah untuk menguasai laut kemudian dijual ke investor. Salahsatunya dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang bekerjasama dengan oknum di pemerintahan desa Banyuurip maupun kecamatan. Fakta yang terungkap membuktikan, sejak 2005, sedikitnya 83 hektar laut di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah yang dikavling dan dijual, sebagaimana dilansir koran Radar Gresik.

Bahkan, SPPT yang diterbitkan oleh KPP luasnya 2 hektar dan ada yang kurang. Jumlah SPPT-nya ada 33 kapling. Setiap kapling disewakan kepada pihak ketiga. Uang sewa dibagi-bagi oknum dan desa. Rinciannya yakni desa mendapat 50 persen, 25 persen untuk pemilik SPPT lama dan selebihnya untuk oknum kepala desa.

Baca:  Polres Gresik Lakukan Mutasi Jajaran Perwira

Kenyataan ini membuat nelayan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah berang. “Kami minta SPPT dibatalkan dan oknum yang terlibat harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” ungkap Ketua FMB, Nafishul Athok.

Anggota Komisi A DPRD Gresik H Abdul Qodir mengungkapkan, bahwa, meski mafia tanah mengantongi SPPT, hal itu bisa dibatalkan.
Sebab, BPN Gresik mengaku tidak tahu menahu permasalahan tersebut. Begitu juga DPPKAD Gresik baru mendapatkan data tentang Pethok D yang sudah terbit SPPT. Camat juga tidak pernah mengeluarkan pethok D disitu.

Namun, pembatalan SPPT tersebut diprediksi bakal menimbulkan persoalan baru. Sebab, sebanyak 33 SPPT atas 83 hektar kavlingan lahan pantai di Desa Banyuurip tersebut, ada 9 orang pemilik SPPT baru sudah mengeluarkan uang sekitar Rp 200 juta perkavling. Celakanya, ada dana sekitar Rp 327 juta yang masuk ke desa sebagai peredam emosi warga dan telah digunakan untuk pembangunan di desa.

Sementara itu, Kades Banyuurip Millatul Masfufah ketika dikonfirmasi seusai hearing mengaku telah menyerahkan persoalan tersebut kepada Pemkab Gresik.

Baca:  Pejabat Dinas Pendapatan Gresik Diciduk Aparat

Akan tetapi pihak Pemkab Gresik seolah membiarkan kejadian pengkavlingan tanah pantai Banyu Urip, yang justru aktif mengadvokasi warga ujung pangkah adalah Efendi Choirie, anggota DPR RI. Bahkan efendi Choirie menyatakan bahwa masalah masalah jual beli pantai adalah masalah yang sangat serius. Sebab ini menyangkut masalah ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut lagi Gus Choi menyatakan bahwa dirinya sudah melaporkan ke Dirjen Kelautan. Nanti biar mereka yang menanganinya. “Mereka saya minta untuk memeriksa AMDAL dari perusahaanperusahaan yang melakukan pengkaplingan itu. Selanjutnya, mereka juga
akan menyisir mulai dari barat hingga ke timur untuk mendata laut-laut yang telah dikapling. Kalau datanya sudah keluar, nanti ya tinggal memberikan tindakan tegas saja ke perusahaan-perusahaan yang melakukan pengkaplingan itu.” tandas Gus Choi

Baca:  GP Ansor Gresik Meminta Pembubaran Aliran yang Dianggap Sesat

Warga Banyuurip dan Ujung Pangkah tentu berharap agar pengkaplingan ini tidak semakin mengasingkan warga dari lautnya. Atau lebih parah lagi menghancurkan sistem ekonomi dan budaya lautnya. (rdrgrsk/gresik.co)

Kata Pencarian:

harga tanah perkapling desa banyu urip gersik (1)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *