Home » Gresik » Hukum Gresik » Penambangan Galian C di Gresik Kian Brutal dan Mengkhawatirkan
Master tukang, tutorial pertukangan

Penambangan Galian C di Gresik Kian Brutal dan Mengkhawatirkan

Penambangan Galian C di Gresik Kian Brutal dan Mengkhawatirkan. Aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten Gresik baik berupa areal tambang maupun waduk untuk urukan makin meresahkan masyarakat.

Apalagi banyak areal tambang yang digali melebihi ambang batas atau aturan. Ada areal tambang yang digali hingga kedalaman 10 meter, bahkan hingga 50 meter. Sehingga, sangat membahayakan lingkungan sekitar areal tambang.

Bahaya dimaksud di antaranya, tanah longsor dan bahaya lain. “Sekarang di wilayah Kecamatan Bungah banyak eks tambang yang dibiarkan  menganga. Kedalamannya hingga puluhan meter dari permukaan tanah. Itu sangat membahayakan,” kata Rahman, salah satu warga sekitar.

Warga sebetulnya sudah berkali-kali meminta kepada para pengusaha agar tidak lakukan penambangan areal tambang hingga melebihi ambang batas. Namun, permintaan warga tersebut tidak digubris. Karena itu, warga meminta kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Gresik, baik BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal), BLH (Badan Lingkungan Hidup), dan instansi terkait agar meminta para pemilik eks tambang agar lakukan reklamasi atau sejenisnya agar eks tambang tersebut tidak membahayakan lingkungan.

Baca:  Jelang Ramadhan, Warga Gresik Operasi Warung Remang

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah mengakui, di Kabupaten Gresik banyak diketemukan areal penambangan ilegal. Aktivitas tersebut selain merugikan pemerintah, juga merugikan masyarakat. Sebab, areal penambangan ilegal tersebut tidak ada kontribusi kepada pemerintah atau pendapatan.

“Sementara kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Karena eks tambang dibiarkan mengangga sehingga bisa menyebabkan rumah atau areal warga yang ada di sekitar tambang terancam longsor. Terlebih pada saat musim hujan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta BPPM maupun SKPD terkait tidak tutup mata melihat fenomena itu. “Kami minta  SKPD terkait mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha galian nakal tersebut,” pintanya.

Menurut dia, di wilayah yang masuk dapilnya, yakni di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, Cerme, Benjeng dan Balongpanggang saja, banyak penambangan ilegal.  Sebagai contoh, penambangan di areal waduk yang merupakan aset milik pemerintah.

Baca:  Banyak Galian C Bodong di Gresik, Satpol PP Lamban Bergerak

“Di wilayah tersebut waduk yang luasnya ratusan hektar ditambang secara ilegal  dibiarkan, apalagi di areal tambang lain yang milik perorangan,” jelasnya.

Nur Saidah meminta SKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah (Pemda) dan UU Minerba yang baru. Aturan itu menyebutkan bahwa izin untuk penambangan menjadi wewenang provinsi dan pemerintah pusat. Tidak berlindung dalam regulasi baru itu berarti mengelak dari tanggung jawab.

 

Source:beritametro

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *