Home » Gresik » Instansi & Dinas » DPRD Trenggalek Belajar Kelola Dana Desa di Gresik
Master tukang, tutorial pertukangan
dprd trenggalek ke gresik

DPRD Trenggalek Belajar Kelola Dana Desa di Gresik

DPRD Trenggalek Belajar Kelola Dana Desa di Gresik. Sebanyak 45 anggota DPRD Kab Trenggalek hari ini senin (29/2) mengadakan kunjungan kerja di Kab Gresik, rombongan yang di ketuai langsung wakil DPRD Kab Trenggalek Guswanto ini, diterima langsung oleh Bupati Gresik di ruang Putri cempo Kantor Bupati Gresik.

Dalam kunjungannya ketua rombongan mengatakan bahwa kunjungan kali ini ingin belajar tentang Dana desa serta tanah kas Desa (TKD) yang ada di Kab Gresik. Saya bersama rombongan ingin belajar tentang  Dana Desa serta keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) karena di Trenggalek hal ini menjadi polemik yang tak berkesudahan, maklum trenggalek lebih memilih masalah ini secara mataraman atau ewuh pakewuh, maka kami berharap kunjungan kali ini mendapat ilmu baru terkait dua hal tersebut.

dprd trenggalek ke gresik

Sementara itu Bupati Gresik Dr.H.Sambari Halim Radianto menegaskan bahwa terkait dengan Dana Desa yang isunya Rp 1milliar/desa, kami sudah mempersiapkan sumber daya manusia(SDM)nya, kami beri bimbingan dan pengarahan bagaimana caranya agar dana sebesar itu tidak menimbulkan masalah hukum. bimbingan tidak hanya dari Pemkab saja, namun juga kami hadirkan pihak kejaksaan, sehingga kepala desa dan aparat faham betul dengan aturan-aturan yang benar maupun yang menabrak aturan.

Baca:  Dishub Gresik Akhirnya Beri Petugas Perlintasan KA Duduk Sampeyan

Ini pengalaman, dimana desa yang hanya mendapat dana Rp 180 juta aja sudah pusing membuat Surat pertanggungjawan (SPJ) apalagi satu desa, satu Milliar, apa ngak tambah pusing dan rawan melanggar hukum, untuk itulah kami bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), memberikan bekal bintek kepada mereka  dan alhamdulillah hingga sampai saat ini tidak ada yang tersangkut masalah hukum.

Terkait dengan Tanah Kas Desa (TKD), Bupati menjelaskan bahwa TKD di Gresik harus masuk APB Des, sesuai dengan permendagri dan Perda. TKD boleh di sewakan, dipinjam pakai, kerjasama maupun bangun sewa guna atau guna sewa bangun. Hasilnya harus masuk ke APBDes.

Hal ini tak lepas sebagai upaya mensejahterakan aparat desa, saat ini saja kepala Desa sudah mendapat tunjangan Rp. 2,4 juta/bulan, perangakat Rp. 1,9 Jt, itu belum termasuk penerimaan lainnya seperti honor kegiatan dll. Untuk memonitor pelaksanaan alokasi dana desa dan pembangunan di Desa, Pemerintah Kabupaten Gresik membentuk Tim penyelesaian permasalahan Desa, tugas Tim tersebut mengantisipasi gejolak di Desa.(dwi/gresikkab)

Baca:  Ratusan Warga Gresik Antusias Ikut Pelatihan Kerja di Disnaker

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *