Home » Gresik » Pendidikan Gresik » LSM Pattiro Menggugat Pungli Pendidikan Di Gresik
Master tukang, tutorial pertukangan

LSM Pattiro Menggugat Pungli Pendidikan Di Gresik

GRESIK KOTA -Pendidikan sebagai gerbang penjaga moral bangsa masih belum bisa lepas dari praktek pungli dan tindakan yang menyalahi tatakelola birokrasi yang bersih. Praktek penahanan Ijazah dan beragam pungutan dengan berbagai alasan semakin membebani masyarakat dan menjauhkan pendidikan dari azas keterjangkauan.Dinegri ini ornag miskin sudah dilarang sekolah bahkan haram membawa pulang ijazah.

Larangan Menteri Pendidikan Nasional, hingga seruan Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Gresik terkait penahanan ijazah siswa ternyata tidak mempam. LSM Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) Gresik melansir, hingga kini terdapat 100 ijazah siswa yang ditahan oleh kepala sekolah. “Itu terjadi di hampir semua wilayah di Kabupaten Gresik. Sebagian besar alasan kepala sekolah menahan ijazah karena siswanya tidak mampu melunasi tunggakan pembayaran sekolah, ujian hingga perpisahan,” kata Koordinator Pattiro, Idham Chaliq kepada wartawan kemarin.

Disebutkan, kasus penahanan ijazah itu terjadi selamja 2012 ini saja. Belum lagi adanya indikasi pungli ada sekitar 35 kasus. Konkretnya, kepala sekolah di Gresik masih terkesan arogan dengan memainkan ijazah muridnya sebagai daya paksa untuk memenuhi keinginan pembayaran sekolah siswanya.

Baca:  Hore..Siswa Tidak Mampu Akan Dapat Kartu Gresik Pintar

Sementara itu mekanisme bantuan untuk siswa seperti program BOS (bantuan operasional sekolah) terjadi banyak penyimpangan. Buktinya hingga kini masih banyak ditemui pungutan liar hingga penahanan ijazah siswa yang tak mampu membayar. “Penyimpangan BOS terjadi karena hanya sebagian kecil sekolah yang mendirikan unit pengaduan masyarakat (UPM),” kata Idham.

Menurut Idham, pihaknya selama empat bulan terakhir telah melakukan penilaian integritas terhadap pelaksanaan BOS di Gresik. Penilaian ini diikuti oleh 30 orang dari berbagai pihak dari komite sekolah hingga kalangan DPRD. Salah satu fakta yang muncul, tranparansi pengelolaan dana
BOS menjadi persoalan yang besar. “Seperti adanya kepala sekolah tidak menginformasikan apakah uangnya sudah diterima atau belum, begitu juga dengan besarannya,” kata Idham.

Baca:  Lima Siswa SMA Gresik Mengikuti Unas 2013 di Tahanan

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah turut memperbesar peluang penyimpangan. Seperti tidak dilibatkannya komite sekolah dan wali murid dalam perencanaan penyusunan RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah). Padahal, kata dia, Pasal 8 UU 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat juga seolah tak diberi ruang untuk menyuarakan aspirasinya.

Buktinya di SMPN 1 dan 3 Gresik, UPM menyatu dengan pos satpam. “UPM bukan sekedar kotak saran, apa satpam juga difungsikan sebagai petugas
pengaduan,” kata Idham. Sementara itu Hari Susilo dari persatuan guru honorer mendesak agar ada penegasan sanksi terhadap menyalahgunaan dana BOS. Selain melakukan pemberdayaan komite sekolah agar berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan. “Jangan ada lagi BOS digunakan untuk pembangunan dan sekolah yang masih sering cari pinjaman,” katanya.

Baca:  Pungutan Liar pendidikan Masih Terjadi di Kabupaten Gresik

Pendidikan selama ini menjadi institusi yang sangat rawan dengan tindakan korupsi dan pungli. Pendidikan menjadi kebutuhan pokok masyarakat dimana berbagai oknum didalamnya menggunkan institusi ini sebagai sandra untuk mengeruk keuntungan finansial. Masyarakat sudah selayaknya menggunakan sistem pemantauan terpadu karena publik adalah stakeholder primer dunia pendidikan.

Data Berita: Radar Gresik

Sumber Foto: http://jurnalberita.com

*) Website Pattiro Klik Disini

Menggunakan Sosial Media Sebagai Medium Kampanye Politik

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *