Home » Gresik » Politik Gresik » DPRD Gresik Bancakan Tunjangan Perumahan Tanpa Payung Hukum
Master tukang, tutorial pertukangan

DPRD Gresik Bancakan Tunjangan Perumahan Tanpa Payung Hukum

DPRD Gresik LKPJ bupati gresikGresik – DPRD Gresik yang seharusnya mampu memahami peraturan perundang-undangan ternyata tidak memahami mekanisme tata-kelola pemerintahan dan APBD. Ini terbukti dengan dinikatinya kucuran dana tunjangan perumahan yang besarnya melenceng dari aturan.  DPRD Gresik terancam menghadapi jeratan hukum lantaran menikmati tunjangan perumahan tanpa payung hukum yang jelas. “Sejak Januari sampai Juli 2012 anggota dewan mendapat tunjangan perumahan Rp 10,5 juta tanpa payung hukum yang jelas,” kata sumber terpercaya dilingkungan Pemkab Gresik.

Selama ini pengucuran tunjangan perumahan berdalih didasarkan Peraturan Bupati yang diterbitkan tahun 2011. Padahal Perbup 7/2011 tentang tunjangan kesejahteran anggota, tenaga ahli fraksi DPRD Gresik, menegaskan besaran tunjangan perumahan bagi anggota dewan sebesar Rp 5,5 juta per bulan. “Ini berarti ada kelebihan rupiah yang bisa dikategorikan sebagai tindaskan korupsi,” kata mantan pejabat yang termasuk barisan sakit hati ini.

DPRD Gresik Disandera Bupati Melalui Perbup

Disisi lain, bupati tidak segera menandatangani peraturan bupati yang baru dimana mengatur besaran tunjangan Rp 10,5 juta per bulan.  Alasan yang berkembang, bupati masih sibuk dengan urusan yang lebih penting. Tapi bisa jadi ini bagian dari skenario yang disusun pi hak pendop untuk mensandra dewan. “Ini langkah politik yang diambil bupati agar dewan tak bisa berkutik, jelas sekarang  DPRD Gresik telah makan tunjangan buta,” katanya.

Baca:  BK DPRD Gresik Tak Mampu Beri Sanksi Anggotanya

Ditempat terpisah Ketua Komisi A DPRD Gresik Jumanto tak mau berkomentar banyak soal tunjangan ini. Politisi PDIP itu mengarahkan agar mencari informasi ke badan anggaran. “Setahu saya perbup segera ditandatangani kok,” katanya. Ditanya apakah pemberian tunjangan perumahan ini sebagai bentuk atau modus untuk menggemukkan pendapatan anggota dewan ?. Jumanto dengan serta merta membantah, dalihnya semua pendapatan dalam bentuk tunjangan telah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, politisi asal Bawean itu belum bisa dihubungi. Hp terdengar nada sambung namun tak diangkat. Begitu pula dengan kalangan sekretariat dewan seolah menutup diri. Salah satu sumber dilingkungan kesekretariatan dewan menjelaskan Perbup baru memang belum ditandangani. “Kabar yang kami terima
karena bupati sibuk,” katanya.(rtn/ris/rdrgrsk))

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *