Home » Gresik » Politik Gresik » DPRD Gresik Disandera Bupati
Master tukang, tutorial pertukangan

DPRD Gresik Disandera Bupati

DPRD Gresik ternyata tidak memahami mekanisme penganggaran dan berbagai peraturan yang mengikutinya. Hal ini terbukti dengan bungkamnya anggota DPRD Gresik meskipun menerima tunjangan perumahan yangtidak sesuai dengan peraturan. perlu diketahui bahwa tunjangan perumahan DPRD Gresik yang sebesar 10,5 juta tersebut masih menggunakan perbup tahun 2011 yang menyatakan besarnya tunjangan perumahan DPRD Gresik sebesar 7,5 Juta.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto juga terkesan menyandera perbup tentang tunjagan perumahan DPRD Gresik. Praktek sandera-menyandera ala eksekutif dan legislatif ini sepertinya sudah menjadi modus dalam praktek pemerintahan. Bisa jadi ini adalah upaya saling gertak antara DPRD Gresik dengan Bupati.

Meski terus disorot, persoalan tunjangan perumahan anggota DPRD Gresik terus menggelinding. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dipastikan tidak akan segera menandatangi peraturan bupati yang baru. Alasannya hingga saat ini berapa jumlah tunjangan yang ideal masih dikonsultasikan dengan appresial. Kepala Bagian Hukum Supriasto membenarkan jika bupati belum menandatangi Perbup baru pengganti Perbub 72/ 2011. Ini karena menunggu penilaian apresial terkait dengan besaran tunjangan. “Jangan sampai ada masalah hukum dikemudian hari,” katanya.

Baca:  Dua PNS Gresik Dipecat Karena Tersandung Pidana

Kenapa harus ada menggunakan apresial? Suprihasto menjelaskan dalam aturan yang dikeluarkan menteri dalam negeri tunjangan perumahan bagi anggota dewan kabupaten dan kota tidak boleh sama atau lebih tinggi dengan anggota dewan propinsi. Saat ini tunjangan perumahan anggota dewan propinsi sebesar Rp 13 juta per bulan.

“Untuk menentukan angka 12 juta atau 10 juta apa bisa dikatakan ideal butuh keterangan dari ahlinya. Kami juga melaksanakan azas ketaatan dan kepatuhan untuk menentukan nominal standar untuk wilayah kota dan kabupaten,” katanya. Persoalan tunjangan ini sekarang memang semakin rumit. Pasalnya disaat payung hukumnya masih terjadi tarik ulur, tapi anggota dewan telah menerima tunjangan Rp 10,5 juta per bulan.

Baca:  DPRD Gresik Berhasil Gertak Sambari Teken Perbup

Jika tidak segera di selesaikan, persaoalan tunjangan perumahan bisa diindikasikan sebagai bentuk korupsi. Jika masyarakat Gresik melaporkan ke ranah hukum, maka DPRD Gresik bia dilaporkan menerima tunjangan yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada Perbub 72/ 2011. Anehnya, DPRD gresik seperti pura-pura tidak tahu dengan persoalan ini, segala yang berbau uang memang membuat mulut DPRD gresik terdiam. (rdrgrsk/edtr:gresik.co)

Suarakan Pendapatmu

comments

One comment

  1. Askum, gimana ya kabar terbaru tentang kenaikan tunjangan perumahan DPRD Gresik??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *