Home » Gresik » Politik Gresik » DPRD Gresik Ogah Kembalikan Tunjangan Perumahan
Master tukang, tutorial pertukangan

DPRD Gresik Ogah Kembalikan Tunjangan Perumahan

dprd gresik malas sidang
foto:Radar Gresik

Sikap keengganan anggota DPRD Gresik mengembalikan kelebihan Tunjangan Perumahan (TP) yang diterima menuai kritik. Pengamat hukum dari Universitas Airlangga I Wayan Titib Sulaksana menilai sikap tersebut sebagai cerminan keserakahan. “Seharusnya disadari mereka tidak selamanya menjadi anggota DPRD,” kata Wayan.

Selian itu, anggota dewan seharusnya memiliki perasaan peka terhadap kondisi masyarakat saat ini. Setidaknya ditengah- tengah persoalan bencana alam yang menimpa masyaralat seperti kekeringan sikap untuk menang sendiri tidak perlu ditonjolkan. “Ingat masa jabatan akan berakhir, tidak satupun yang akan kebal hukum,” kata Wayan.

Selanjutnya Wayan menilai sikap mencak-mencak yang ditunjukkan oleh dewan semakin menegaskan jika keinginan untuk menaikkan tunjangan perumahan bersal dari kalangan dewan sendiri. Setelah kelebihan uang itu dinikmati malah tak ingin mengembalikannya. “Jika tidak mengembalikan itu sama artinya korupsi uang negara,” katanya.

Baca:  DPRD Gresik Berhasil Gertak Sambari Teken Perbup

Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Gresik emosi gara-gara gajinya dipotong untuk membayar pengembalian kelebihan tunjangan yang diterima. Mereka protes, cara Sekretariat DPRD Gresik yang memotong gaji tanpa pemberitahuan. Pendapatan dari gaji dan tunjangan para legislator untuk bulan Oktober ini, dipotong sepihak oleh Sekwan melalui Bendahara DPRD Gresik untuk cicilan pengembalian kelebihan tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

“Tidak pernah ada rapat pimpinan yang membahas itu. Tiba-tiba ada potongan untuk pengembalian. Teman-teman ada yang merasa keberatan,” protes Ketua F-PAN, Mustajab. Namun demikian Mustajab keesokan harinya menganulir sikap yang pernah ditunjukkannya itu.

Namun yang jelas Sekretaris DPRD (Sekwan) Harry Soerjono SE, MM ketika diklarifikasi oleh anggota Banmus terkait potongan tersebut, mengaku tidak pernah mengeluarkan kebijakan ataupun perintah pada anak buahnya untu melakukan potongan. Alasannya terlalu berat bagi anggota dewan kalau gaji dan tunjangannya langsung dipotong.

“Saya memerintahkan anak-anak supaya disiapkan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kelebihan tunjangan (perumahan) itu. Yang penting, bulan Desember nanti sudah beres,”ujarnya dengan ekspresi serius, kemarin. Diakui mantan Staf Ahli Bupati ini, jumlah uang yang wajib dikembalikan dari kelebihan tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD Gresik, lumayan besar.

Baca:  Pimpinan DPRD Gresik Memberikan Contoh Buruk Kepada Masyarakat

Setiap anggota dewan mengembalikan sekitar Rp 20.900.000 dalam waktu maksimal 3 bulan. Kalau anggota menganggsur melalui potongan gaji dan tunjangan, maka mereka harus mengembalikan sekitar Rp 7.000.000 setiap bulannya. sebesar Rp 10,5 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7,5 juta menjadi polemik. Pasalnya, Bupati enggan teken Perbup yang menggantikan Perbup Nomer 7 tahun 2011
tentang tunjangan kesejahteraan yang didalamnya mengatur tunjangan perumahan anggota DPRD Gresik.

Alasannya, menunggu hasil kajian tim appraisal meskipun telah ditetapkan dalam APBD Gresik 2012. Bahkan,tunjangan sudah dicairkan dengan pedoman dokumen pengajuan anggaran (DPA) selama 6 bulan. Akhirnya, berbagai elemen ikut melakukan aksi penolakan kenaikan tunjangan tersebut. Alhasil,dewan menyerah dengan bersedia besaran tunjangan perumahan tetap Rp 7,5 juta. Sehingga, Bupati tidak perlu menerbitkan Perbup baru. Sebab, tidak ada klausul yang perlu diperbarui.(rtn/ris/RadarGresik/JPNN)

Baca:  Hobi Kunker Anggota DPRD Gresik, Hasilnya Apa?

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *