Home » Jawa Timur » Pemprov Jatim Lamban Menerapkan Stiker BBM Non Subsidi
Master tukang, tutorial pertukangan

Pemprov Jatim Lamban Menerapkan Stiker BBM Non Subsidi

pemprov jatim menerapkan pembatasan BBMJawa Timur – Pemprov Jatim lamban dalam penerapan stiker BBM non subsidi. Stiker ini diharapkan menjadi tanda pengenal bagi stasiun pengisian BBM agar tidak mengisi BBM bersubsidi kepada kenaraan dinas. Stiker ini juga untuk menghindari upaya nakal dari oknum pejabat terkait yang berupaya untuk mencurangi program pembatasan BBM bersubsidi.

Program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di Jawa Timur akan diterapkan mulai 1 Agustus 2012 bersamaan dengan pembatasan di seluruh Jawa dan Bali. Pembatasan hanya diberlakukan bagi kendaraan dinas instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Akan tetapi, sehari menjelang diberlakukannya peraturan tersebut, besok, masih banyak kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jatim belum dilengkapi dengan stiker. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim, Dewi J Putriatni, mengatakan, dari 120 ribu unit kendaraan dinas di lingkup Pemprov Jatim, baru 1.000 unit kendaraan dinas yang sudah mendapatkan stiker tanda khusus larangan penggunaan BBM subsidi. Ini tentukan terlalu kecil dari target uang ditetapkan pemprov jatim.

Baca:  Miris!, Ibu di Lamongan Pergoki Anak Mesum dengan Paman

Stiker tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dinas jenis roda empat. “Rinciannya, kendaraan milik provinsi sebanyak 77.000 unit yakni roda empat dan roda dua. Roda empat diperkirakan hanya 10 persen atau 17.000 unit dari total kendaraan dinas yang ada. Pada Pemda
tingkat II diperkirakan ada 1.000 unit di masing-masing kabupaten dan kota,” papar Dewikemarin.

Rencananya, mulai kemarin Dinas ESDM bersama pemerintah terkait akan membagikan stiker ke seluruh instansi, BUMN, BUMD, TNI/POLRI di Jatim. “Karena kami masih menunggu juklak (petunjuk pelaksana) dari perintah dari pusat. Oleh sebab itu kami belum bisa maksimal membagikan stiker terhadap seluruh kendaraan yang ada,” ungkap Dewi.

Artinya, lanjut dia, dalam pelaksanaan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di Jatim, kendaraan dinas roda dua masih dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi. “Roda dua belum ada juklak dan pemerintah masih kebingungan stikernya mau dipasang di bagian mana. Kami masih menunggu juklaknya dari BPH Migas Jakarta. Kalau juklaknya belum turun artinya roda dua memang masih boleh pakai BBM Subsidi,” tandas Dewi. (rdrsby/jpnn/gresik.co)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *