Home » Media Watch » Indonesia Lawyers Club: Kolonisasi Logika Televisi dalam Logika Politik

Indonesia Lawyers Club: Kolonisasi Logika Televisi dalam Logika Politik

Gresik.co ikut mengkampanyekan kesadaran literasi masyarakat untuk membangun wacana kritis terhadap komodifikasi media khususnya televisi, dengan harapan masyarakat semakin paham bahwa setiap konten media harus dicerna dengan bijak

ILC 300x156 Indonesia Lawyers Club: Kolonisasi Logika Televisi dalam Logika PolitikTayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One memiliki penonton “loyal” sepanjang pengetahuan saya yang sempit. Ketika saya melakukan riset komunikasi kesehatan ke berbagai daerah di Indonesia, biasanya bapak-bapak berusia 30-50 tahun yang pengeluaran per bulannya di bawah Rp 1,5 juta, di luar cicilan dan rokok, akan dengan cepat menjawab ILC sebagai tayangan yang mereka tunggu-tunggu untuk tahu masalah kebijakan atau politik.

Mungkin hanya siaran pertandingan sepakbola yang bisa mengalahkan Indonesia Lawyers Club. Penilaian saya mungkin tidak objektif jika dikonfrontir dengan data rating keluaran Nielsen. Paling tidak, hasil perjumpaan saya dengan bapak-bapak yang menjadi penggemar Indonesia Lawyers Club tadi menimbulkan pertanyaan bagi saya: apa sebenarnya kekuatan Indonesia Lawyers Club?

Asumsi awal tentu saja euforia politik, ketika siapa pun boleh berbicara apa pun yang terkait dengan isu politik bangsa, yang dulunya relatif tabu atau tak bisa diakses oleh mereka dengan profil seperti bapak-bapak tadi. Kepuasan bergosip tidak semata-mata monopoli gender feminin.

Mungkin yang berbeda adalah subjek gosipnya. Gosip tentang kekuasaan dan politik tentunya lebih maskulin walaupun efek kepuasannya mungkin sama. Tapi ini hanyalah asumsi dangkal saya, nir-data, dengan sok membajak kajian gender dan media.

Memang tak bisa dinafikan bahwa Indonesia Lawyers Club memberikan bahan gosip yang asyik tentang apa yang terjadi di Jakarta. Merelasikan apa yang terjadi di layar kaca tentang isu-isu politik di pusat dengan kondisi politik lokal, dan berusaha memahami apa yang terjadi dengan kondisi politik lokal tersebut, merupakan kebutuhan yang memang merupakan fungsi dari media massa.

Di Indonesia Lawyers Club kita diajak menonton tokoh-tokoh politik yang seakan-akan melepas baju formalitas mereka dan menghadirkan emosi bak pemain sinetron yang menguras sumpah serapah yang bagi siapa saja yang menyaksikan. Aktor-aktor politik yang biasanya berkuasa, kini ditelanjangi oleh aktor-aktor lain yang mungkin tak kalah biasanya dengan mereka yang menonton.

Pengadilan rakyat yang semenjak Reformasi tak juga jadi kenyataan, kini disimulasikan di layar kaca dengan mengadili, mengajukan bukti-bukti dan pembelaan, dan memvonis secara implisit siapa yang bersalah dan dengan hukuman apa. Mungkin dengan Indonesia Lawyers Club, saya mendapati pengadilan yang tak mungkin terjadi di dalam sistem peradilan Indonesia yang konon katanya penuh mafia.

Memang ajaib, bagaimana sebuah program TV bisa mendatangkan politisi, pakar, dan pengacara-pengacara hebat, yang bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pengadilan sekalipun harus berkali-kali melayangkan surat panggilan untuk mendatangkan para tamu-tamu tersebut.

Pertanyaan saya adalah: siapa yang membutuhkan siapa? Apakah media yang membutuhkan aktor-aktor politik tersebut, atau aktor-aktor politik tersebutlah yang membutuhkan media? Pertanyaan ini membawa kita pada asumsi yang berbeda tentang media dan politik—atau lebih spesifik lagi: kajian komunikasi politik.

Pada era Orde Baru, jawaban bahwa media membutuhkan politik akan menjadi kebenaran yang hampir pasti, mengingat posisi media yang subordinat dari sistem dan kekuasaan politik. Punya kedekatan dan hubungan baik dengan penguasa adalah modal dasar untuk bertahan hidup dan lolos dari ancaman bredel. Hari ini, peta kekuatan telah berbalik 180 derajat. Media menjadi lebih dominan daripada politik. Media tidak harus meliput kegiatan pejabat, misalnya, jika liputan tersebut tidak bisa dikonversi menjadi iklan.

Dalam kajian komunikasi politik, terdapat dua konsep untuk menjelaskan fenomena media dan politik. Konsep pertama adalah “mediasi”, di mana media berfungsi mentransmisikan pesan-pesan dari aktor dan institusi politik kepada publik. Teknologi media sebagai perpanjangan indra manusia, dan organisasi media yang memungkinkan jangkauan pesan dalam bentuk yang tak terbayangkan sebelumnya, membuat media memiliki peran mediasi.

Jika kita tidak mengonsumsi media pun, dan sepenuhnya hanya mengandalkan pengalaman dan komunikasi interpersonal saja, maka tidak sepenuhnya membuat tesis ini bisa ditolak. Karena, lewat obrolan warung kopi dan bergosip politik tetap memungkinkan pesan dari media tersebut sampai ke persepsi kita lewat orang sekeliling kita. Mediasi, walaupun semata-mata transmisi pesan, telah menempatkan media di pusat pusaran informasi.

Konsep kedua yang kini menjadi tren baru dalam kajian komunikasi politik adalah “mediatisasi”. Mediatisasi menunjuk proses di mana institusi dan aktor politik semakin bergantung dan dibentuk oleh media massa. Proses yang sama disebut “mediacracy” oleh Meyer (2002), di mana terjadi proses kolonisasi politik oleh permainan media atau logika media.

Secara etimologis, mediatisasi sendiri berasal dari istilah ketika Holy Roman Empire di Jerman dikuasai oleh Napoleon di awal abad ke-19. Ketika itu, Napoleon membuat “German Law of Mediatization”, di mana penguasaan Napoleon atas para penguasa lokal masih memungkinkan para pangeran, kota mandiri, dan uskup agung memiliki kedaulatan dan kuasanya secara lokal. Kekuasaan Napoleon dimediatisasi oleh para penguasa lokal. Hanya melalui penguasa lokal, rakyat sebagai subjek politik memberikan pengabdiannya pada penguasa tertinggi, yakni Napoleon.

Walau terasa jauh dari urusan media, konsep mediatisasi ini direkontekstualisasikan lebih lanjut oleh Hjavard (2008) yang mengatakan bahwa hari ini institusi seperti keluarga, sekolah, dan institusi keagamaan telah kehilangan otoritasnya, dan media dalam derajat tertentu telah mengambil alih peran-peran institusi tersebut sebagai penyedia informasi dan orientasi moral. Di saat yang bersamaan, media telah menjadi pendongeng yang paling penting dan harus didengar tentang masyarakat itu sendiri.

Mediatisasi bukanlah efek total di mana media benar-benar berkuasa penuh atas politik dan sendi-sendi kehidupan manusia lainnya. Namun media dengan logikanya semakin diadopsi dan menjadi bagian dari kehidupan institusi dan aktor politik walaupun aktivitas politik tetap relatif otonom dari media.

Livingstone (2008) bahkan secara provokatif menulis, bahwa tidak ada bagian dari dunia, tidak ada aktivitas manusia, yang tidak tersentuh oleh media. Tersentuh bukanlah dominasi total, namun harus dibaca sebagai proses internalisasi logika media.

Logika media berangkat dari tiga fungsi dasar mediasi, yang pertama adalah fungsi penyebaran atau penyiaran yang berasal dari kapasitas teknologi media yang melipat ruang dan waktu. Kedua, fungsi semiotik di mana media mengkodekan dan memformat pesan yang sesuai dengan bagaimana manusia mempersepsi dan memproses informasi. Ketiga adalah fungsi ekonomis, ketika media menjadi industri dengan standar produksi massal yang melahirkan hitung-hitungan rating. Tiga fungsi dasar mediasi inilah yang membentuk logika media yang menjadi penting dalam menjelaskan mediatisasi.

Terdapat beberapa konsekuensi dari proses mediatisasi politik terutama jika kita melihat di Indonesia. Pertama, pemimpin partai atau kandidat dalam pemilihan diseleksi oleh institusi politik dengan memperhatikan kemampuan dalam menangani media, keahlian dalam melakukan spin isu politik, dan citra di dalam media.

Menjadi media darling adalah tiket untuk sampai di puncak karier politik. Pencitraan adalah model politik yang dimediatisasi. Alih-alih menggarap aliansi dengan kekuatan politik lain dan bermain isu atau ideologi, praktik politik hari ini tak lagi berpusat pada ideologi.

Media menjadi tempat pertempuran baru. Konsekuensinya, perbincangan politik di media tidak lagi berujung pada deliberasi atau mencari titik temu, atau paling tidak, irisan berbagai kepentingan politik. Logika tontonan sinetron menjadi logika utama perbincangan politik: dramatisasi diolah ketimbang kedalaman substansi, menguras emosi dipilih ketimbang beradu argumen rasional, mencari kambing hitam diutamakan ketimbang mencari solusi.

Semua modus itukemudian beramai-ramai mendelegitimasi institusi politik yang melegitimasi mereka. Mungkin saya terlalu hiperbola.Tapi lihatlah, demi citra individual, para politisi beramai-ramai menjungkirbalikkan hukum dan tata-kenegaraan yang merupakan sendi utama eksistensi mereka.

Di sisi media, mediatisasi juga melahirkan praktik pemujaan terhadap rating. Reportase politik tidak lagi dikodekan dalam bentuk hard news. Politik disandingkan dengan budaya selebritas. Infotainmen kini tak hanya bergosip tentang artis, tapi juga politisi. Rapat di Dewan Perwakilan Rakyat diformat bak reality show. Polisi vs KPK dikodekan bak film laga Bolywood, minus tarian mengelilingi pohon. Maka, larislah talk show politik, dan di sini kita kembali ke Indonesia Lawyers Club.

Di dalam Indonesia Lawyers Club, aktor-aktor politik mempertaruhkan kemampuan spinning isu mereka: mengaburkan fokus pembicaraan, beradu sindiran dan ejekan halus, dan tak jarang melontarkan ancaman yang kasar dan melecehkan. Sang pembawa acara, Karni Ilyas, pun sepenuhnya mengeksploitasi kekuasaannya, dengan mengatur ritme dan memprovokasi komentar-komentar.

Bahkan dalam sebuah episode tentang tawuran pelajar, Karni memaksakan opininya tentang lemahnya kepolisian dalam menangani tawuran, untuk kemudian diamini oleh salah seorang kepala sekolah yang menjadi tamu Indonesia Lawyers Club.

Pendapat kepala sekolah bahwa tawuran bisa dikurangi dengan kerja sama antarsekolah, antara sekolah dan orang tua, serta pembuatan gugus tugas di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat tawuran, mungkin dianggap tak menjual oleh Karni. Bak seorang guru yang memarahi muridnya, Karni memaksakan logika bahwa polisi adalah kambing hitam dari jatuhnya korban jiwa dalam tawuran.

Indonesia Lawyers Club, di lain sisi, memungkinkan bapak-bapak yang saya sebutkan di awal tulisan untuk berpartisipasi dalam konsumsi informasi politik. Tanpa Indonesia Lawyers Club, kasus-kasus korupsi, konflik politik, dan urusan penggede di Jakarta mungkin tak terakses—karena format hard news dan talk show yang lebih formal mungkin terlalu membosankan bagi mereka.

Ya, mediatisasi dan logika media memungkinkan politik lebih terjangkau. Tentu saja ongkos yang dibayar tidak sedikit. Harga yang paling mahal adalah tumbuhnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik yang tidak lebih dari infotainmen dan sinetron di televisi.

Sumber: Remotivi.or.id

Untitled Indonesia Lawyers Club: Kolonisasi Logika Televisi dalam Logika Politik

About The Author

S. Kunto Adi WIbowo adalah pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pria kelahiran Ponorogo, 9 Juli 1977 ini sedang menekuni penelitian komunikasi, media, dan politik dengan tema partisipasi online dan offline. Aktif di Forum Studi Kebudayaan (FSK-FSRD-ITB) dan di Salman. Bukan penulis prolifik, kebanyakan ngobrol dan minum kopi serta kegiatan anti-modernitas lainnya

Kata Pencarian:

indonesia lawyers club terbaru (4),komodifikasi tayangan jakarta lawyers club pada siaran tv one (2),kata bijak indonesia lawyers club (2),komunikasi di lowyers club (1),lawyer club pilgub jatim (1),lowyer club gresik (1),mediasi dan mediatisasi (1),pengaruh conten program indonesia lawyer club bagi pengetahuan masyarakat (1),penilaian orang tentang indonesia lawyer club tahun 2013 (1),BERITA LAWYER CLUB (1),kata mutiara indonesia lowyer club (1),kata mutiara ilc (1),kata bijak indonesia lowyers club (1),kata bijak indonesia lowyer club (1),kata bijak dlm Indonesia lowyers club (1),Indonesia Lawyers Club Berita terbaru (1),indonesia lawyer club kritikan (1),indonesia lawyer club dalam membangun kesadaran bangsa (1),rating acara indonesia lawyer club (1)
iklan sika Indonesia Lawyers Club: Kolonisasi Logika Televisi dalam Logika Politik

Suarakan Pendapatmu

comments

About Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top