Home » Nasional » Kenapa PDIP Ngotot Preteli Kewenangan KPK?
Master tukang, tutorial pertukangan

Kenapa PDIP Ngotot Preteli Kewenangan KPK?

Kenapa PDIP Ngotot Preteli Kewenangan KPK? . Revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK kembali menghangat dan jadi perbincangan menarik. Ada hal yang mencolok terkait sikap PDIP di isu ini. Pernah jadi fraksi yang sendirian menolak, kini PDIP jadi yang terdepan mendorong revisi.

Demikian disampaikan Direktur Gandhi Sentra Politik (Gaspol) Indonesia, Virgandhi Prayudantoro kepada redaksi, Rabu (3/2).

save-kpk
Ia mengatakan PDIP tidak konsisten. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin UU KPK direvisi secepat mungkin. Padahal dulu pernah menjadi fraksi yang menolak saat masih berstatus oposisi di zaman era Presiden SBY.

Menurut Virgandhi, KPK sebagai lembaga antikorupsi merupakan salah satu harapan rakyat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Baca:  Apa Beda MKD DPR dengan Nikita Mirzani?

“Kenapa harus ada sekitar empat poin yang akan direvisi nantinya. Kita harus bisa membuat kinerja KPK menjadi lebih baik lagi bukan malah dilemahkan nantinya,” sebutnya.

Salah satu poin dalam draf RUU saat ini adalah membuat dewan pengawas KPK terlalu powerful.

Virgandhi menambahkan, Presiden Jokowi harus bisa melihat situasi ini dengan tegas, walaupun pengusul utamanya PDIP, Jokowi harus bisa mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.

“Bila hal itu tidak bisa dicegah berarti rakyat tidak berharap banyak kepada pemerintah dalam hal memberatas korupsi,” tutup Virgandhi.

 

PDIP Bantah Lemahkan KPK

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, menilai revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan pada perdebatan apakah revisi tersebut akan memperkuat atau memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditegaskan Hendrawan, semua pihak yang terlibat dalam proses revisi ingin memperkuat kelembagaan antikorupsi, serta proses pemberantasan korupsi itu sendiri.

Baca:  Video Ahok Berdebat dengan BPK yang Gusar Minta Rekaman Dihapus

“Semua lembaga pada dasarnya ingin diperkuat. Bila perlu, diperkuat tanpa batas. Namun, tekanan kami, esensi sesungguhnya adalah bagaimana membangun tata kelola dan penyelenggaraan pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel dan efektif,” kata Hendrawan, Rabu (3/2).

Poin-poin perubahan dalam draf revisi UU KPK, yang diusulkan 45 orang anggota dewan termasuk dari PDIP, juga sebenarnya berada pada konteks itu. “Pokok-pokok perubahan yang diusulkan bisa memperkuat, dilihat dari sudut tanggung jawab dan mekanisme check and balance atau kontrol kelembagaan KPK,” kata Hendrawan.

Ditegaskan Hendrawan, Fraksi PDIP sangat senang dengan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak terkait revisi UU tersebut. Keterbukaan itu yang mendorong Fraksi PDIP mendukung ketika Baleg DPR sepakat mengundang KPK dan akademisi untuk membahas draf yang saat ini diusulkan. “Perdebatan dan diskusi akan dibuka secara terbuka. Itu sebab Baleg akan mengundang KPK dalam rapat dengar pendapat,” kata Hendrawan yang juga anggota Baleg DPR

Baca:  PDIP Akui Soekarno Lengser Karena Freeport

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *