Home » Opini » KMP Bubar, Berikut Spekulasi Situasi Politik Pemerintahan Jokowi
Master tukang, tutorial pertukangan

KMP Bubar, Berikut Spekulasi Situasi Politik Pemerintahan Jokowi

Dengan berakhirnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan kemudian bergabung dengan pemerintahan Jokowi maka sejumlah spekulasi keadaan potitik di dalam pemerintah Jokowi kemudian bermunculan.

Salah satu pendapat atas situasi tersebut datang dari Adhie Massardi, eks juru bicara Kepresidenan pada masa Abdurrahman Wahid.

Adhie mengatakan jika nantinya pemerintahan Jokowi belum pasti menjadi lebih kuat dengan bergabungnya eks anggota KMP. Begitu pun pihak oposisi tersebut belum tentu menjadi pihak yang terpinggirkan.

Bila nanti Presiden RI Joko Widodo berencana akan memberi jatah kursi di kabinetnya untuk anggota oposisi yang bergabung maka sudah dapat dipastikan jika bagian kursi tersebut akan mengurangi jatah kursi untuk pihak pendukung pemerintah sejak awal.

Baca:  Sambari - Qosim Belum Ciptakan Birokrasi Bersih di Gresik

Jelas hal tersebut dapat membuat pihak pendukung pemerintah Jokowi akan berkurang dukungannya terhadap pemerintah.

Selain itu partai oposisi juga belum tentu menjadi pendukung yang loyal karena bisa saja menjadi duri dalam daging. Sehingga sewaktu – waktu bisa menimbulkan api dalam pemerintahan Jokowi.

Adhie menambahkan seperti yang terjadi saat terjadinya skandal Bank Century yang waktu itu membuat kondisi politik memanas saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Belajar dari hal tersebut maka pemerintah harus benar – benar membagi kursi kekuasaan politik dengan baik sehingga skandal seperti Bank Century tersebut tidak terjadi lagi.

Walaupun pihak oposisi telah mengatakan jika mereka mendukung pemerintah tanpa syarat tapi ujungnya nanti pasti minta jatah kursi pula.

Baca:  Opini: Gresik Membutuhkan Stadion Sederhana di Tiap Kecamatan Bukan Mega Proyek di Bukit Lengis!

Meski sekarang sudah tidak ada lagi KMP maupun KIH tetapi hal tersebut tidak akan membawa pengaruh pada pemerintahan secara signifikan.

Hal ini dapat dilihat saat sejumlah kebijakan yang tidak mendukung rakyat misalnya KA cepat dengan jurusan Jakarta – Bandung, besarnya hutang luar negeri oleh BUMN serta eksplorasi gas masela di laut, para pejabat tersebut hanya diam.” Ujarnya.

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *