Home » Opini » Opini: Mustahil Menghilangkan Pungli di Gresik Tanpa Sistem Perijinan Satu Atap
Master tukang, tutorial pertukangan
pungli pendidikan di gresik

Opini: Mustahil Menghilangkan Pungli di Gresik Tanpa Sistem Perijinan Satu Atap

Mustahil Menghilangkan Pungli di Gresik Tanpa Sistem Perijinan Satu Atap. Akhir-akhir ini media lokal banyak memberitakan tentang komitmen pemberantasan pungutan liar oleh Bupati Gresik. Bahkan pengaduannya bersifat “Open Office“, bagi yang merasa jadi korban bisa melapor langsung ke Bupati. Keberanian seperti ini memang diperlukan sebagai upaya mengembalikan pola good goverment dan good service.

Tapi upaya yang bersifat counter person seperti ini hanya akan berujung pada pencitraan belaka dan memunculkan disharmonisasi antar lembaga pemerintah. Rasa curiga dan intimidasi terselubung jelas dirasakan oleh bagian perijinan, sebagian kalangan juga menuduh bupati melakukan pencitraan personal. Pola pelaporan kasusnya juga bersifat non formal dan belum ada reaksi nyata apakah pejabat yang melakukan pungli sudah di tegur atau bahkan di copot?.

Mekanisme pungli dalam perijinan memang sering terjadi, bahkan saya berani mengatakan pasti terjadi di gresik. karena saya juga pernah mengurus perijinan CV ketika ada buyer yang mensyaratkan pembukaan LC baru untuk tujuan ekspor-impor. Bagi saya pribadi, kehilangan uang 700 ribu mungkin masih tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang puluhan bahkan ratusan juta bagi perusahaan.

Baca:  SDN Indro di Gresik Minta Uang Gedung Rp 900 Ribu

Tentu orang-orang yang dalam situasi seperti saya enggan untuk melapor ke bupati. Di samping saya meragukan tindakan lanjutan dari bupati, saya beranggapan bahwa pola one person show ala bupati gresik hanya bersifat shock terapi yang tidak akan bertahan lama karena pungli adalah budaya korupsi yg mendarah daging di tubuh birokrat kita.

Meminimlakan budaya pungli harus dilakukan dengan sebuah sistem. Pola perijinan satu atap sudah menjadi hal wajib bagi munculnya good governance, berbagai kota yang pro investasi sudah lama menggunakan sistem perijinan satu atap. Bila perlu satu ruangan penuh di gunakan untuk mengurus perijinan, dari notaris, hingga counter pembayaran ada dalam satu ruang.

Baca:  LHP-BPK Gresik Temukan Pungli di Driyorejo dan Panceng

Sistem perijinan satu atap juga harus diperkuat dengan perda mengenai batas waktunya, jika semua dokumen sudah memenuhi persyaratan, maka dalam waktu tiga hari sudah harus keluar. Bila belum keluar mka bisa dibuat laporan pengaduan yang langsung di eksekusi di tempat.

Bila diperlukan sistem perijinan juga bisa diintegrasikan dengan metode online seperti yang sudah di lakukan melalui sistem LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik), sehingga publik bisa mengetahui letak kekurangan dokumennya, fair dan transparan.

Pembenahan birokrasi yang yang korup memang tidak bisa serta merta, harus terukur dan tersistem. Jika Bupati Gresik hanya menggunakan sistem pengaduan yang bersifat pribadi. Maka saya pun juga bisa curiga, ini untuk pencitraan atau untuk menghabisi pejabat yang tidak seirama dengan Bupati? tapi Insya Allah saya masih percaya dengan niat baik Bupati. Segera realisasikan sistem perijinan satu atap yang bersih dan transparan!.

Baca:  Kabupaten Gresik Deklarasi Kota Pendidikan Inklusif

 

Warung Ijo Satlantas, 18 Mei 2012

Ade Bagus Kusuma

 

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *