Home » Uncategorized » Baru Sahkan 5 Perda, DPRD Sidoarjo Dianggap Mandul
Master tukang, tutorial pertukangan

Baru Sahkan 5 Perda, DPRD Sidoarjo Dianggap Mandul

Terhitung sejak setengah tahun pertama tahun 2015 ini, DPRD Sidoarjo baru bisa mengesahkan lima peraturan daerah (perda). Padahal, ada 28 raperda yang diajukan sebagai program legeslasi daerah (prolegda). Hal ini menimbulkan penilaian bahwa kinerja DPRD Sidoarjo terhitung lambat.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa, semester kedua tahun ini para wakil rakyat di DPRD Sidoarjo harus bekerja ekstra. Pasalnya, masih ada 23 raperda yang harus dituntaskan di sisa kerja tahun ini.

Meski 4 raperda lainnya masih dalam proses pembahasan di tingkat pansus, masih ada 19 raperda yang sampai saat ini belum juga digarap. Melihat perbandingan yang jauh antara hasil kinerja semester pertama yaitu dengan disahkannya 5 perda. Sedangkan masih tersisa empat kali lipat jumlah yang belum tersentuh untuk dikerjakan pada satu semester berikutnya.

Baca:  Harga bensin Naik Rp. 2.000 Menjadi Rp. 8.500

Sementara itu, Badan Legeslasi (Banleg) mendapatkan kiriman 2 raperda lagi dari eksekutif pada 23 Juli lalu,

Apabila kinerja DPRD Sidoarjo tidak ada peningkatan, dikawatirkan para wakil rakyat itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya menyusun dan mengesahkan perda. Ketua Banleg, Tarkit Erdianto mengakui kinerja terkait pembahasan raperda memang lambat.

“Kami akui pembahasan raperda sedikit melambat,” ujarnya, Selasa (28/7/2015).

Lima perda yang sampai saat ini telah disahkan yaitu Perda Pembentukan Produk Hukum, Rumah Susun Sederhana Sewa, Administrasi Kependudukan, LPPL Radio Siaran Pemerintah Kabupaten dan Pencabutan Perda 12/2012 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Meski demikian, dia membantah lambatnya pembahasan ini disebabkan oleh sistem pembagian tugas di internal dewan yang tidak tepat.

Baca:  Jatim dan Jerman Mempererat Kerjasama Ekonomi dan Pendidikan

Memang setiap daerah tidak menetapkan sistem yang sama dalam pembahasan perda. Dia menjelaskan, selama ini DPRD Sidoarjo telah membuat sistem lintas fraksi untuk membahas raperda. Sementara di daerah seperti Surabaya, pansus diserahkan ke komisi.

“Tiap daerah punya kebijakan sendiri-sendiri. Di Sidoarjo kami pakai lintas fraksi. Tidak masalah kok dengan sistem ini. Jadi tergantung kinerja kita saja. Mungkin kawan-kawan ini ada agenda kedewanan lain,” kilah politisi PDIP itu.

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *