Home » Uncategorized » Satgas Investasi Dugaan kecurangan di BMT PSU Malang
Master tukang, tutorial pertukangan

Satgas Investasi Dugaan kecurangan di BMT PSU Malang

Terkait dengan adanya kasus pengucuran pembiayaan yang macet kepada keluarga pengurus, Satgas Investasi Malang menelusuri kasus dugaan kecurangan di Baitul Mal wat Tamwil Perdana Surya Utama atau BMT PSU Malang.

Kepala Kantor OJK Malang Indra Krisna mengatakan, pihaknya berkomitmen melindungi konsumen sehingga terlibat dalam pengawasan. Meski seharusnya pengawasnya justru di pemda. Sedangkan secara kelembagaan kantor tersebut tidak berhak mengawasi BMT PSU karena berbadan hukum koperasi.

“Namun kami perlu terlibat karena komitmen kami melindungi konsumen, masyarakat luas,” ujarnya di sela-sela Rapat Koordinasi terkait Investasi Ilegal dan Sosialisasi UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Malang, Selasa (28/7/2015).

OJK melakukan koordinasi dengan anggota Satgas Investasi karena OJK sendiri bisa terlibat dalam masalah tersebut lewat Satgas Investasi. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan kejaksaan, polri, bagian perekonomian serta asisten bidang ekonomi sekretaris daerah Pemkot Malang. Sementara ini, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan tegas mengenai hasil investigasi.

Baca:  Plugin Backup Wordpress Penting untuk Backup Data Blog

“Karena itulah, saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa karena masih dalam tahap pengumpulan data,” ujarnya.

Meski demikian, berdasarkan berbagai informasi yang didapat, disinyalir ada beberapa pelanggaran. Di antaranya BMT PSU menghimpun dana pihak ketiga (DPK) layaknya bank. Meskipun dalam peraturan, koperasi dilarang menghimpun DPK.

 “Karena itulah perlu diteliti, apakah dana yang dihimpun dari anggota atau dari DPK,” ujarnya.

Salah satu produk BMT, Deposito Berkah, diduga bahwa dana untuk disalurkan dalam pembiayaan dari DPK, tidak melulu dari anggota.

Di samping itu, produk deposito tidak lazim bagi koperasi, sebab seharusnya berupa simpanan, baik simpanan wajin dan sukarela.

“Karena itulah kemungkinan BMT melanggar UU Perbankan dan UU Koperasi. Tapi untuk mengetahui pasti, harus diverifikasi di lapangan,” ujarnya.

Baca:  Warga Usir BPLS Di Titik 42

Hingga kini tercatat Rp. 25 miliar dana masyarakat yang ditempatkan di BMT. Sejumlah Rp. 4 miliar di antaranya dikucurkan untuk keluarga pengurusnya dan dana tersebut macet.

Wali Kota Malang Mochamad Anton mengatakan jika kecurangan yang ditemukan di BMT PSU tergolong pidana maka akan ditangani penegak hukum.

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *