Home » Uncategorized » UKM Jatim Perlu Sosialisasi Jaminan Mutu Produk
Master tukang, tutorial pertukangan

UKM Jatim Perlu Sosialisasi Jaminan Mutu Produk

UKM Jatim Perlu Sosialisasi Jaminan Mutu. Peningkatan jumlah UKM Jatim yang terus digenjot oleh pemerintah dan kemudahan dalam pembiayaan ternyata masih belum mengarah pada peningkatan mutu UKM Jatim.

Hal ini terlihat dari sekitar 4,2 juta Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur, ternyata baru 12 unit usaha yang telah memiliki sertifikat ISO 9000:2008. Akibatnya produknya kalau bersaing ketika memasuki pasar global. Karena itu, pada 2012 ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diseperindag) Jatim mengajukan lagi delapan UKM untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9000:2008.

Widayanti, Presiden House or Quality Indonesia mengatakan dunia usaha dan pemerintah masih kurang memperhatikan mutu UKM Jatim. Ini bisa dilihat masih dikeluhkannya layanan publik. Sedangkan bagi dunia usaha adalah tidak siapnya memasuki pasar global. Padahal jika sudah memiliki sertifikat mutu, tata kerja bisa diatur dengan baik.

Baca:  Investasi di Jatim Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Jatim 7,5 Persen

Selain itu, biaya produksi bisa ditekan serendah mungkin, dan kualitas produk bisa dipertanggungjawabkan. Konsumen juga bisa menerima karena sudah memiliki sertifikat. Menurut dia, perhatian pemerintah untuk membantu UKM Jatim memiliki sertifikat mutu, masih kurang. Sedangkan dunia usaha swasta sudah ada.

Namun tidak banyak, dan hanya yang produknya di ekspor yang peduli. Dijelaskan diseluruh Indonesia, ada sekitar 50 ribu lembaga swasta dan pemerintah yang perlu disertifikasi. Dari jumlah itu baru sekitar 8.500 yang sudah memiliki sertifikat mutu. Untuk lembaga pemerintah di antaranya Puskesmas.

Sedangkan untuk swasta adalah dunia usaha, dan rumah sakit. Lain dengan China, lembaga pemerintahan sudah memiliki sertifikat mutu. Padahal untuk memenangkan persaingan internasional, dunia usaha, lembaga layanan publik harus lebih peduli pada mutu. Seperti mutu layanan atau servis publik bagi lembaga pemerintah.

Di China misalnya, meskipun House of Quality disana juga berdiri sejak 2004, namun jumlah organisasi yang tersertifikasi sudah mencapai 7000.
“Cabang kami juga ada di China, tapi mereka bekerja lebih cepat. Penerbitan sertifikat mutu disana jauh lebih banyak, karena pemerintah China sudah mencanangkan standarisasi mutu sejak 2001,” ujarnya.

Baca:  Sembilan Pasangan Mesum di Tuban Digelandang Satpol PP

Menurutnya, dari 2500 organisasi yang tersertifikasi tersebut sebagian besar adalah sektor konstruksi baik instansi pemerintah maupun swasta. Komposisi perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil sekitar 40:60. “Kalau untuk birokrat 30 persennya dari 2500 tersebut,” imbuhnya.

Vice General Manager Worldwide Quality Assurance Wilda Cipta Yuwana mengatakan, di Indonesia saat ini ada banyak penerbit sertifikasi ISO atau sertifikasi mutu. “Apabila Indonesia ingin bersaing dalam pasar bebas, pelaku UKM-nya terutama harus siap. Saat ini kendalanya, masih banyak UKM yang belum memahami pentingnya standarisasi mutu,” katanya.

Padahal, dengan semakin banyaknya investor asing yang masuk apabila UKM Jatim tidak punya manajemen mutu bisa tergilas. “Pasar tradisional juga akan habis, rakyat kita akan jadi konsumtif saja tapi tidak mau produktif,” imbuhnya.

Baca:  Rudi Rubiandini, Orang Kepercayaan SBY Disikat KPK

Dari 2500 organisasi yang tersertifikasi itu, pelaku UKM-nya sekitar 12, tahun lalu baru 8 UKM. “Untuk mengantongi ISO, besar biayanya bervariasi tergantung kompleksitas organisasi tersebut. Tapi rata-rata sejauh ini di kisaran Rp 15-20 juta dengan proses sekitar 3 bulan,” ujarnya (radarsby/kbrbisnis/surya, edtr:adit)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *