Home » Uncategorized » UMP Jatim Tidak Beranjak dari 1,5 Juta
Master tukang, tutorial pertukangan

UMP Jatim Tidak Beranjak dari 1,5 Juta

UMP Jatim Tidak Beranjak dari 1,5 Juta. Dewan Pengupahan Jawa Timur memberikan rekomendasi ke Gubernur Jatim Soekarwo terkait penetapan upah tersebut. Tidak terdapat perubahan signifikan dalam rekomendasi yang disampaikan. Isi rekomendasi tersebut tidak mengalami perubahan signifikan, seperti usulan UMK tertinggi tetap di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik sebesar Rp 1.567.000.

Aksi besarbesaran buruh dalam menuntut penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta untuk Ring I tampaknya tidak berdampak. Itu terlihat dari hasil penuntasan pembahasan usulan UMK 2013 yang dilakukan Dewan Pengupahan Jatim.

Usulan UMP Jatim itu telah diserahkan ke Gubernur Jatim Soekarwo. Namun, pengesahan diperkirakan baru dilakukan Minggu (25/11) mendatang, yang semula dijadwalkan kemarin (21/11).

Baca:  Emil Dardak Suami Arumi Bachsin Siap Maju Pilkada Trenggalek

Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Edy Purwinarto mengungkapkan, gubernur belum bisa menandatangani karena masih menunggu kepastian dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) plus. “Pak Gubernur kembali mengirimkan surat ke Menakertrans untuk mempertanyakan kepastian nilai KHL plus itu berapa persen. Jawaban tersebut akan ditoleransi hingga tanggal 25 November nanti,” jelas Edy.

Edy menegaskan, hasil pembahasan berupa rekomendasi UMP Jatim yang diserahkan ke gubernur Jatim tersebut adalah hasil pembahasan dari usulan bupati dan wali kota. Tuntasnya pembahasan itu setelah Kabupaten dan Kota Mojokerto menyerahkan usul sehingga seluruh usulan UMK 38 kabupaten kota tuntas.

Kabupaten Mojokerto mengusulkan Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 1.408.359, sedangkan Kota Mojokerto mengusulkan Rp 975.000 dari
sebelumnya, Rp 940.000. Ada pun usulan UMK Kota Surabaya yang juga tidak berubah yaitu seperti yang diusulkan Wali Kota Surabaya
sebesar Rp 1.567.000. Dengan demikian, desakan ribuan buruh tidak mengubah nilai UMK yang diusulkan ke gubernur Jatim.

Edy menandaskan, dalam rapat yang menghasilkan rekomendasi itu, tidak dibahas UMK Rp2,2 juta seperti tuntutan buruh beberapa hari terakhir. “Kalau masalah (UMK permintaan buruh Rp2,2 juta) masih dalam proses. Sambil berjalan terus, kita meminta Pak Menteri (Menakertrans) menentukan apa yang dimaksud KHL plus itu berarti 150 persen atau mungkin 100 persen, itu yang kita harapkan. Jadi biar ada parameternya yang jelas,” paparnya.

Baca:  GP Ansor Pasuruan Suarakan Isu Mal-Administrasi di Muktamar NU

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Hary Soegiri mengaku sudah mendapatkan jawaban dari Menakertrans. Jawaban tersebut juga sudah disampaikan ke tim 10 perwakilan buruh.

Hary menandaskan, ada tiga hal yang disampaikan Menakertrans: pertama adalah tetap berdasarkan survei KHL, kedua, tetap diminta ada kenaikan UMK yang signifikan, sedangkan yang ketiga adalah penetapan UMK dilakukan pada pekerja di bawah satu tahun. “Jika yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka ada skala gaji sendiri sesuai dengan pertimbangan bipartid di masing masing perusahaan,” tandasnya. (kompas/jpnn)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *