Home » Uncategorized » Walikota Surabaya Yakin Pendapatan Surabaya 2013 Sesuai Target
Master tukang, tutorial pertukangan

Walikota Surabaya Yakin Pendapatan Surabaya 2013 Sesuai Target

Walikota Surabaya Yakin Pendapatan Surabaya 2013 Sesuai Target. Meskipun sempat mundur karena banyaknya anggota DPRD Surabaya yang belum datang, sidang paripurna DPRD Surabaya akhirnya dimulai dengan presentasi walikota Surabaya.

Dalam presentasinya, Wali Kota Surabaya  Tri Rismaharini optimis  pendapatan 2013 bisa tercapai.  Hal itu disampaikan Risma dalam jawabnnya di depan sidang paripurna DPRD Surabaya, Senin (3/12/2012). Dalam jawabannya, Risma memutakhirkan data objek wajib pajak bumi dan bangunan (PBB). “Kami verifikasi data base PBB sehingga data lebih akurat dan target tercapai,” tegasnya.

Target pendapatan tahun depan yang naik 7 persen, diyakini Risma bisa tercapai meskipun target tahun ini hanya berkisar 90 persen saja. Untuk mengoptimalkan pemasukan Risma juga menempuh jalan hukum, seperti sanksi denda, penagihan secara paksa dan penyitaan. “Untuk mengoptimalkan peningkatan pajak, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan bersama Satpol PP,” imbuhnya.

Baca:  LIMA ORANG TEWAS AKIBAT KECELAKAAN BUS VS MINIBUS

Terkait masalah tipping fee kepada PT SO selaku pengelola sampah TPA Benowo sebesar Rp 57 miliar, Risma tidak menjawabnya dengan detail. Wali kota perempuan pertama Kota Buaya ini hanya mengatakan bahwa biaya sebesar itu untuk membayar biaya pengolahan sampah.

Sebagaimana diketahui Sidang Paripurna Hari ini, akan mendengarkan jawaban Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013. Forum rapat tertinggi di DPRD Surabaya itu rencananya digelar pukul 10.00 WIB.

Sejumlah fraksi memberikan catatan kritis terhadap penyusunan RAPBD 2013. Salah satunya adalah tipping fee senilai Rp 57 miliar pertahun untuk PT SO selaku investor pengolah sampah di TPA Benowo. Pembayaran itu ditengarai merugikan pemkot.

“Kita meminta penjelasan kepada wali kota kenapa harus pemkot yang bayar. Uang tersebut tidak sedikit. Kenapa sistem kerjasamanya tidak bagi hasil?” kritik Mochamad Machmud, anggota Fraksi Partai Demokrat.

Baca:  Dipecat Demokrat Wisnu Wardhana Loncat ke Hanura

Bukan hanya persoalan tipping fee, dewan juga menyoroti masalah meningkatnya anggaran belanja untuk tiga dinas yang dinilai gagal dalam sistem penggunaan anggaran. “Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, kemudian Dinas Cipta Karya termasuk dinas yang resapan anggarannya minim,” kata Reni Asturi, anggota Fraksi PKS.

Selain jawaban wali kota, sidang paripurna kedua dijadwalkan membahas jawaban wali kota tentang Raperda Perkopersian, penjelasan wali kota tentang Raperda Kearsipan, penetapan Raperda Retribusi Kekayaan Daerah, Kepariwisataan & Kepelatihan Kendaraan Bermotor. (surya)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *