Home » Uncategorized » Apindo Jatim: Akan Terjadi PHK Jika UMP Jatim Dipaksakan
buruh

Apindo Jatim: Akan Terjadi PHK Jika UMP Jatim Dipaksakan

Apindo Jatim: Akan Terjadi PHK Jika UMP Jatim Dipaksakan. Gejolak terhadap penetapan upah minimum Propinsi Jawa Timur (UMP Jatim) masih terus berlanjut.

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (Apindo Jatim) melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72/2012 tentang UMK Jatim tahun 2013. Itu adalah hasil pertemuan 600 pengusaha yang diprakarasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim di Hotel Bumi, Kamis (29/11).

Seperti diketahui, pengusaha Jatim menolak Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2013 yang ditetapkan oleh Gubernur Soekarwo. Apindo jatim bahkan berencana melakukan terhadap Gubernur jatim, terkait UMP Jatim yang dinilai memberatkan.

Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jatim, Johnson M Simanjuntak menjelaskan, dari segi representasi populasi perusahaan di Jatim, 600 pengusaha ini sudah cukup mewakili.

“Di Jatim ada sekitar 31 ribu perusahaan. Lebih dari 60 persen adalah Usaha Kecil Menengah (UKM), 8 persennya adalah perusahaan besar. Kita yakin seluruh pengusaha merasakan kesulitan yang sama dengan pemberlakuan UMK 2013 ini. Kami, Apindo Jatim yang akan mewakili mereka,” kata Johnson M Simanjuntak, sebagaimana dilansir radar surabaya.

Lebih lanjut, Johnson menyatakan bahwa akan ada potensi PHK masal di perusahaan karena perusahaan tidak mampu menggaji karyawan. “Dari hitungan yang kami dilakukan, untuk industri yang tenaga kerjanya banyak akan mem-PHK sebanyak 1.000 orang tiap
pabriknya,” ungkap Johnson.

Selain melaukan upaya hukum, pihak Apindo jatim juga akan berupaya untuk melakukan pembicaraan Bipatrit dengan serikat buruh. Dalam pembicaraan bipatrit itu, pengusaha akan bukabukaan berbicara tentang kondisi perusahaan dan laba tahun berjalan. Serikat harus mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya, jika tidak ada kesepakatan pada PHK yang akan jadi pilihan.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mempersilahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim menggugat Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim nomor 72/2012 tentang penetapan besaran upah minimum kota-kabupaten (UMK) 2013 ke Mahkamah Agung (MA) jika menilai keputusan tersebut tidak adil. (radarsby.com/Li.com, editor:adit)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *