Home » Jawa Timur » Apindo Jatim Klaim Banyak Pengusaha Siapkan PHK dan Relokasi
ketua apindo jatim

Apindo Jatim Klaim Banyak Pengusaha Siapkan PHK dan Relokasi

ketua apindo jatimApindo Jatim Klaim Banyak Pengusaha Siapkan PHK dan Relokasi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo Jatim) belum menyatakan sikap menggugat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan UMK 2014. Namun, ada beberapa pengusaha yang sudah menyiapkan langkah PHK hingga relokasi, karena hanya mampu membayar kenaikan UMK maksimal 10 persen

“Sudah ada (pengusaha) dan akhirnya memilih untuk efisiensi, PHK (pemutusan hubungan kerja) dan relokasi,” ujar Jhonson Simanjutak, Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim, Kamis (28/11/2013). Jhonson mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa perusahaan yang akan melakukan tiga langkah tersebut.

“Yang pasti, mereka hanya mampu membayar hingga kenaikan 10 persen. Kalau lebih, mereka keberatan,” tuturnya.

Baca:  120.000 Ekor Sapi di Jawa Timur Akan Diasuransikan

Langkah Efisiensi dan PHK terpaksa dilakukan secara bertahap. Terutama oleh perusahaan padat karya. Selain itu, mereka juga akan mengambil sikap relokasi keluar dari daerah Ring I (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto). Alasannya, upah buruh lebih murah dibandingkan dengan daerah tersebut yang diatas Rp 2 juta.

“Nggak mungkin lah ke Pacitan (upah buruh Rp 1 juta). Pengusaha pasti akan melihat infrastruktur yang menunjang,” tuturnya sambil menambahkan, relokasi adalah alternatif terakhir yang diambil pengusaha, karena relokasi membutuh waktu dan biaya lebih. “Ya lihat nanti ke depan seperti apa pemberitaan di media,” tandasnya.

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur belum berniat melayangkan gugatan terhadap Peraturan Gubernur soal penetapan UMK Jatim 2014. Apindo akan mempelajari terlebih dahulu tentang proses penetapan UMK 2014 mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

“Yang pasti kami keberatan, karena kemampuan membayar hanya 10 persen dari kenaikan UMK. Jadi otomatis pastilah keberatan,” ujar Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim Jhonson Simanjutak, Rabu (27/11/2013).

Baca:  CPNS Jatim 2012 Rekrutmennya Dipantau Ketat KPP - BKD

Jhonson mengakui sudah menggelar rapat dengan anggota Apindo. Namun sampai saat ini masih belum bisa diputuskan, apakah akan melayangkan gugatan terkait terbitanya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jatim 2014.

“Kemarin sudah rapat, tapi langkah-langkah yang diambil ke depan, setelah kami mempelajari semua proses penetapan upah mulai dari kabupaten, kota sampai provinsi. Jadi akan kami godak secara total,” tuturnya. Ia enggan memberikan kepastian akan mengambil tindakan kongkret atas Pergub No 78 Tahun 2013. “Ya nanti dilihat saja beberapa waktu ke depan,” tandasnya.

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *