Home » Uncategorized » Awas..! Kartel Pangan Dikendalikan Mafia Bisnis dan Politik
kartel pangan

Awas..! Kartel Pangan Dikendalikan Mafia Bisnis dan Politik

kartel panganAwas..! Kartel Pangan Dikendalikan Mafia Bisnis dan Politik. Kadin mengungkap adanya kartel Pangan yang mengendalikan harga, stok, dan pasokan enam komoditas pokok. Nilainya diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah per tahun. Juli 2012, industri tahu dan tempe dalam negeri terpukul akibat melonjaknya harga kedelai hingga 50%. Musim kering yang melanda negara penghasil kedelai dituding sebagai penyebab gonjang-ganjing ini.

Belum reda isu ini, pasar pun kembali diguncang dengan meroketnya harga daging sapi hingga di atas Rp 100 ribu per kilogram. Kali ini, kesalahan ditimpakan pada kebijakan pemerintah yang membatasi impor daging dan sapi bakalan. Namun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) punya pendapat lain terkait gonjang-ganjing harga ini.

Menurut mereka, ini akibat permainan kartel pangan yang menguasai enam komoditas pangan. Selain kedelai dan daging sapi, kartel Pangan itu juga mengendalikan harga, stok dan pasokan ayam potong, gula, jagung serta beras yang termasuk vital. Kartel tumbuh akibat produksi dalam negeri yang terlalu besar, sehingga memicu persekongkolan dalam penjualan barang.

Baca:  Keberangkatan Haji 3 CJH Belum Pasti Sebab Visa Belum Jadi

Namun kartel Pangan juga bisa tumbuh karena produksi yang tidak seimbang dengan permintaan, sehingga komoditas itu harus diimpor. “Impor itu dikuasai kelompok-kelompok tertentu,” ujar Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog. Komoditas ayam potong misalnya, hingga kini dikuasai tiga perusahaan, sedangkan kedelai dikuasai empat perusahaan.

Data KPPU, struktur pasar importasi kedelai bersifat oligopolistis. Pada 2007 hampir 85% impor kedelai dipasok dua perusahaan, yakni PT Gerbang Cahaya Utama (830,76 ribu kg) dan PT Cargill Indonesia (503,426 ribu kg). Pada tahun 2008, PT Gerbang Cahaya Utama dan PT Cargill Indonesia masih menguasai impor kedelai dengan memasok 74,66% pasokan kedelai dalam negeri.

Baca:  Dokumen Impor Pangan Melalui Tanjung Perak Melonjak Tajam

Namun Cargill Indonesia membantah tudingan sebagai kartel Pangan. “Kami tidak akan melibatkan diri pada praktik-praktik yang melanggar hukum,” ujar Corporate Affairs Director PT Cargill Indonesia, Rachmat Hidayat kepada majalah detik. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didesak untuk menyelidiki kasus ini. Karena nilai importasi enam komoditas itu diperkirakan mencapai Rp 11 triliun per tahun. “Kepentingan konsumen telah dirugikan, kartel mengakibatkan konsumen harus membayar 10-15% lebih mahal,” tegas Natsir.

Tak sulit sebenarnya, untuk mengungkap siapa pelaku kartel Pangan ini. KPPU tinggal menghitung berapa kebutuhan masing-masing komoditas, berapa yang harus diimpor dan siapa importir terbesar. Contoh yang paling gamblang adalah pengadaan gula pasir yang hanya memungkinkan keikutsertaan perusahaan besar.

Pasalnya untuk sekali lelang, pengusaha minimal harus menyediakan dana sekitar Rp 42,5 miliar untuk membeli 5.000 ton gula seharga Rp 8.500/kg. “Perusahaan besar ini lantas membeli dalam jumlah besar untuk dijadikan stok. Stok ini baru dijual jika harganya naik, karena barang dikuasai jadi bisa menaikkan harga sesukanya,” papar Natsir sambil menambahkan ada delapan perusahaan yang bermain di komoditas ini.

Baca:  Hasil Quick Count Pilgub Jatim 2013 Sementara

KPPU tidak menampik adanya kartel Pangan yang menguasai enam komoditas utama. Kartel itu tumbuh karena adanya perusahaan besar yang sudah lama bermain di produk pangan tertentu sehingga menjadi penentu harga. KPPU sedang mengawasi perusahaan seperti ini, tetapi enggan memaparkan siapa para pelaku kartel Pangan itu. “KPPU kan kerjanya seperti polisi, tidak mungkin ngomong ke sana kemari,” kilah Komisioner KPPU, Munrokhim Misanam.

Untuk mencegah kartel Pangan, pemerintah diminta menyerahkan distribusi enam komoditas itu kepada pengusaha daerah. Dengan semakin banyaknya pemain, diharapkan harga bisa lebih kompetitif. Secara bertahap, pemerintah didesak menaikkan produksi pangan nasional sehingga impor berkurang. Impor yang sangat besar seperti sekarang, akan memupuk pertumbuhan kartel. Pemerintah juga perlu menggunakan mekanisme tender terbuka, sehingga impor produk pangan utama tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. (AMI/Hans Henricus/Jhoni Hutapea/detikcom )

Suarakan Pendapatmu

comments

One comment

  1. itu terjadi sudah lama … hanya sembunyi – sembunyi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *