Home » Gresik » Peristiwa » Banyak Galian C Bodong di Gresik, Satpol PP Lamban Bergerak

Banyak Galian C Bodong di Gresik, Satpol PP Lamban Bergerak

banyak Galian C Bodong di Gresik, Satpol PP Lamban Bergerak. Gresik utara menjadi kawasan empuk pelaku galian C bodong yang mengeruk tanah buat kepetingan berbagai proyek. Galian C Ilegal ini diduga digunakan oleh berbagai perusahaan besar untuk menguruk lahan pbrik maupun pergudangan.

Kepala Seksi Operasi Ketenteraman dan Tetertiban (Kasi Op Trantib) Satpol PP Gresik Agung Endro mengatakan, pihaknya tidak pandang bulu. Bila memang ada galian C di Gresik Utara yang bodong, pihaknya siap menutup sementara sampai pemiliknya memiliki izin.

“Kami tidak ingin melakukan aksi penutupan tanpa data. Tapi, siap menutup jika ada laporan masyarakat menemukan adanya galian C bodong,” ujarnya, Minggu (11/10/2015).

Sebelumnya, warga Gresik Utara tepatnya di perbatasan Panceng dengan Desa Bluri, Kecamatan Solokuro, Lamongan protes. Mereka menduga ada galian C milik pengusaha berinisial S.

Baca:  Perusahaan di Gresik Produksi Sandal Lafaz Allah

Tidak hanya itu, ada juga galian C di Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Gresik. Galian C tersebut diduga milik pengusaha berinisial A.

Menanggapi hal ini, Agung Endro memang belum lama ini mendapatkan perintah untuk menutup beberapa galian C bodong. Namun, sampai saat ini pihaknya belum mendapat data terbaru terkait galian c bodong di Panceng maupun di Ujungpangkah. “Tidak menutup kemungkinan akan kami tutup. Hanya kami masih menunggu data dari perizinan,” paparnya.

Galian C Gresik utara yang beberapa diantaranya bodong itu, informasinya diduga dipakai urukan di lahan seluas 50 hektar di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Gresik. Lahan tersebut milik PT AKR Land. Lokasi seluas itu bakal dipakai bangunan terintegrasi perumahan, dan pergudangan.

Baca:  Sidang Kades Prambanan Gresik Diwarnai Aksi Demo Warga

Secara terpisah, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Gresik Agus Mualif melalui Bidang Kebijakan dan Kerjasama Fauzi mengatakan, pihaknya belum mendapat tembusan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Sebab, sesuai berlakukanya UU 23/2013 tentang Pemda diambil alih pemprov.

“Kami biasanya mendapat pemberitahuan dari Dinas ESDM Jatim. Baru kami akan melakukan memeberitahu Satpol PP,” katanya. (beritajatim)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *