Uncategorized

Banyak Pabrik Kayu di Gresik Bodong

Banyak Pabrik Kayu di Gresik Bodong. Hingga saat ini 104 pabrik kayu di Gresik belum melaporkan izin usahanya ke Pemkab Gresik. Akibatnya, peredaran jutaan kubik kayu asal Kalimantan, Papua dan Sulawesi di Kabupaten Gresik tidak terpantau.

Sejauh ini, belum ada tindakan tegas dari aparat keamanan maupun instansi kehutanan atas fakta tersebut. “Berdasarkan data yang kami miliki, jumlah pabrik kayu atau industri di bidang perkayuan di Gresik mencapai 200 usaha.

Namun yang tertib administrasi hanya 96 perusahaan. Itu artinya ada 104 pabrik kayu yang tidak jelas kegiatan usaha maupun peredaran kayunya,” kata Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, saat membuka acara sosialisasi Penatausahaan Hasil Hutan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kamis (22/11).

Baca:  Hebat, Eternit Gresik Jadi Basis Produksi Eternit ASEAN

Bupati menyebutkan, dengan 96 perusahaan yang melaporkan diketahui peredaran kayunya. Hingga akhir Oktober lalu, peredaran kayu dan hasil hutan di Gresik mencapai 1.740.788 meter kubik. “Kalau 96 perusahaan saja peredarannya mencapai 1,7 juta meter kubik, makam 104 perusahaan lainnya jumlah lebih dari yang terdata,” terang Sambari yang juga dikenal sebagai pengusaha perkayuan ini.

Ditambahkan, kendati tidak memiliki hutan, namun Gresik ibarat merupakan produsen kayu. Menjelang akhir 2012 ini, hutan produksi di Kabupaten Gresik seluas 1,012,5 hektardan hutan rakyat seluas 13.956,70 hektar. “Jumlah itu jelas bertolak belakang dengan angka peredaran kayu di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Bupati mensinyalir, angka riil yang ada jauh lebih besar karena separuh lebih perusahaan perkayuan di Gresik tidak tertib laporan. “Kami minta instansi terkait memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran ini,” sebut bupati.

Baca:  Pemkab Gresik Beri Bantuan Peralatan Produktif untuk Lansia

Menanggapi pernyataan Bupati tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK), Agus Joko Walujo menyatakan, segera melakukan pendataan ulang. Bagi yang melakukan pelanggaran, DPPK akan menertibkan usaha-usaha yang tidak berizin alias bodong.

“Segera setelah ini kami akan berkirim surat pada pengusaha perkayuan yang belum melaksanakan tertib administrasi. Dasar penindakan adalah Permenhut Nomor: P.55/MENHUTII/ 2006 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal hutan Negara. Permenhut No : P.35/
MENHUT-II/2008 tentang izin usaha industri primer hutan menyatakan,” kata Agus Joko Walujo. (san/ris)

Sumber: radargresik

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman