Dana Bagi Hasil Cukai Gresik Ditelantarkan Bagian Hukum

Berita Gresik – Info Gresik

Dana bagi hasil cukai tahun 2012 belum dicairkan oleh pemkab Gresik. Dana tersebut sudah ditransfer Pemprop Jatim Maret tahun 2012. Namun, hingga kini  tidak bisa  dicairkan.  Beberapa  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Gresik  tidak bisa mencairkan. Pasalnya, Bagian Hukum Pemkab Gresik   tidak berani  membuat  Perbup (Peraturan Bupati) sebagai payung hukum untuk pencairan dana tersebut. Beberapa SKPD yang berhak  menerima dana bagi hasil cukai tersebut kelimpungan.

Di antara SKPD itu seperti  Bagian Humas, Dinas Pertanian, DPPKAD, Bagian Pembangunan dan SKPD yang lainnya. Mereka tidak bisa menjalankan proram yang didanai dari  bagi hasil cukai itu. Bagian  Humas misalnya. Bagian  yang dipimpin Andhy Hendro  Wijaya ini tidak bisa mensosialisasikan program-program yang telah disiapkan.

Kejadian serupa juga terjadi di  Dinas Pertanian.  Dinas yang menangani persoalan pertanian ini   tidak bisa membantu petani pada  musim tanam kali ini. Alasannya, karena dana bagi hasil cukai yang menjadi hak mereka tidak bisa dicairkan.

” Memang betul, dana bagi hasil cukai tahun 2012 yang sudah ditransfer Pemprop Jatim hingga sekarang  belum bisa dicairkan. Sebab, Bagian Hukum belum buat perbupnya, ” kata Kabag Humas Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya kepada sejumlah wartawan, Kamis (19/7)

Menurut Andhy, pada tahun sebelumnya hingga bulan Juli, Bagian Humas sudah keluarkan  anggaran  cukai ke beberapa media yang beredar di Kabupaten  Gresik. Sebab, pada saat itu dana bagi hasil  cukai sudah bisa dicairkan.

Namun, lanjut dia, hingga pertengahan bulan Juli  tahun 2012 ini, dana bagi hasil cukai  tahun 2012 sebesar Rp  6 miliar belum bisa dicairkan, karena belum ada payung hukumnya. ” Saya sendiri kebingungan  ketika wartawan pada menanyakan mana iklan cukainya hingga bulan Juli kok tidak ada ? Dikira saya yang tidak mau keluarkan  iklan cukai. Padahal, dana tersebut belum kita serap, ” jelas Andhy.

Bagian Humas, lanjut Andhy sudah memertanyakan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah) soal dana tersebut. DPPKAD  sudah siap mencairkan  karena dana sudah stand by di Bank Jatim selaku tempat penyimpanan anggaran. Namun, DPPKAD belum berani mencairkan . ” Karena belum ada  payung  hukumnya, ” terangnya.

Andhy mengaku heran, dana tersebut  belum bisa diserap. Padahal, di kabupaten/kota lain, diakui sudah bisa dicairkan. ” Di Kediri  dan Mojokerto  misalnya. Mereka sudah jalan karena di sana tidak ada  masalah, ” ungkapnya.

Ditambahkan Andhy,  kalau dana bagi hasil cukai tahun 2012 sebesar  Rp 6 miliar  tersebut tidak terserap tepat waktu, maka akibatnya  bisa fatal. Pemprov  Jatim bisa mengurangi  jatah dana  bagi hasil cukai di Gresik, karena Pemkab Gresik  dianggap  tidak mampu menggunakannya. ” Kalau  dana bagi hasil cukai  dikurangi bisa gawat, ” cetusnya.

Sementara kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik , Suprihasto SH mengatakan, Bagian Hukum tidak berani mengeluarkan Perbup untuk pencairan dana bagi hasil cukai  tahun 2012, karena penerimaan dana tersebut dari Pemprop  Jatim setelah APBD tahun 2012 disahkan  per bulan Desember  tahun 2011. ” Kalau  dana itu dicairkan dan dimasukkan ke  APBD bisa jadi temuan  BPK. Sebab,   dana tersebut diterima  Pemkab Gresik setelah  APBD tahun 2012 disahkan, ” katanya.

Bagian Hukum belum mengeluarkan Perbup  untuk pencairan  dana bagi hasil cukai. Kemungkinan Bagian Hukum  baru akan keluarkan perbup untuk pencairan  dana cukai itu setelah  PAPBD (perubahan anggaran  pendapatan dan belanja daerah) tahun 2012, yang dijadwakan  baru  disahkan sekitar  Nopember 2012, mendatang.  ” Kami akan masukan dana bagi hasil cukai itu ke PAPBD saja, biar lebih aman, ” terang  Prihasto. md6/sbypost

Follow kabargresik

Suarakan Pendapatmu

comments