Home » Griya » property » Ditipu Pengembang Perumahan? Ini Cara Menggugatnya
modus penipuan pengembang properti

Ditipu Pengembang Perumahan? Ini Cara Menggugatnya

Pemerintah telah meluncurkan program satu juta rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam program ini, banyak keuntungan yang ditawarkan, salah satunya keringanan bunga kredit yakni hanya 5 persen selama 20 tahun dan uang muka hanya 1 persen dari harga rumah Rp 110 juta.

Namun demikian, masyarakat perlu mewaspadai praktik penipuan dalam membeli rumah ini. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pengembang nakal, terkait beberapa laporan masyarakat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Lalu bagaimana kalau kejadian ini sudah menimpa Anda?

Konsultan Hukum, Reza Krisna Adi Praya, mengatakan sejatinya hanya ada dua cara untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Jalur hukum perdata dan pidana.

“Jika konsumen menginginkan uangnya kembali (kemungkinan tidak 100 persen), maka jalur perdata bisa dilakukan. Langkahnya, terlebih dulu konsumen memberi somasi kepada pengembang, lalu mengajukan kasus ini ke Pengadilan Negeri setempat,” jelasnya seperti dikutip dari Rumah.com.

Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Somasi juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Baca:  Apakah Gipsum Cocok Dipasang di Tempat Lembab?

Sedangkan untuk jalur hukum pidana, konsumen bisa mengadukan hal ini ke kantor kepolisian dengan tuduhan penipuan.

“Kumpulkan bukti-bukti tertulis yang akurat, dan jadikan salah satu staf pengembang sebagai saksi dari kasus ini. Sayangnya acapkali, penyelesaian hukum pidana kerap mengalami banyak kendala dan jarang memberikan hasil yang memuaskan,” jelasnya.

Secara pidana, konsumen memang dapat melaporkan developer dengan tuduhan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen).

Pasal ini berbunyi, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.”

Baca:  Proses Cara Mengurus Sertifikat Tanah Girik Atau Petok

Maka dari itu, pengembang yang tidak membangun unit rumah sesuai ketentuan dan spesifikasi bangunan yang terdapat dalam brosur bisa digugat atas dasar wanprestasi.

Pelaku usaha (dalam hal ini developer) yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar. Ancaman sanksi ini termuat dalam Pasal 62 UU Konsumen.

Ancaman pidana lain bagi pengembang yang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi dan persyaratan yang diperjanjikan juga diatur dalam Pasal 134 jo Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan), yakni denda maksimal Rp 5 miliar.

Selain sanksi berupa denda, developer juga dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 150 UU Perumahan. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi.

Bagaimana saran dari pengusaha agar Anda tidak tertipu pengembang nakal?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi, Eddy Ganefo mengatakan sebaiknya teliti dulu sebelum memutuskan membeli. Jangan karena melihat lokasinya bagus, langsung tertarik tapi juga harus mengetahui apakah pengembangnya anggota asosiasi atau tidak.

Baca:  Awas, Anda Dibodohi Pengembang Properti, Simak Modusnya

Dia mengatakan, pengembang yang menjadi anggota asosiasi perumahan seperti REI (Real Estate Indonesia) dan Apersi dijamin tidak akan melakukan hal tersebut karena dalam organisasi juga dilakukan pengawasan yang ketat.

“Sehingga perlu diwaspadai jika ada kalangan perorangan yang membangun perumahan, bisa jadi hanya mengaku-ngaku saja memiliki lahan. Setelah uang muka terkumpul lalu kabur,” kata dia.

Selain mengamati rekam jejak pengembang, sebaiknya, calon pembeli juga menggali informasi di Dinas Tata Kota karena seiring dengan program pemerintah satu juta rumah ini membuat puluhan perumahan baru bermunculan pada tahun ini. “Jika tidak ada izinnya, artinya perumahan itu tidak ada,” ujar dia.

Kata Pencarian:

daftar developer bermasalah di gresik (1),langkah hukum bagi konsumen yang di tipu developer (1)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *