Uncategorized

DPRD Gresik Mencurigai Jual Beli Tanah di Pantai Banyuurip

DPRD gresik rapatGresik – Peristiwa jual beli lahan secara tidak lazim terjadi di pantai Banyuurip kecamatan Ujungpangkah Gresik. Tanah pantai yang seharusnya menjadi aset pemerintah dan desa ditengarai diperjualbelikan oleh aparat setempat. Paraktek ini terkuak saat anggota Komisi A DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak.

DPRD Gresik yang awalnya ingin mengetahui persoalan overload makam yang diprotes warga, mendapatkan kabar yang lebih menejutkan. Praktek jual beli aset tanah yang biasa disebut tanah oloran ini sudah berlangsung sejak 2005 dengan rata-rata harga sekitar Rp. 10.000,00/m2.

“Ini sungguh mengagetkan, pantai sepanjang Banyuurip dikabarkan telah dijual ke pihak ketiga,” kata Khoiruln Huda kepada salah satu harian di Gresik. Diungkapkan, jika informasi sementara lahan pantai yang terjual seluas 60 hektar. Rinciannya, lebar pantai yang terjual dari bibir pantai hingga jarak 400 meter. Hanya lahan pantai itu sudah dipetak-petak dengan luas terbesar 2 hektar dan terkecil seluas 1 hektar. Menurut Huda, kaplingan itu diberlakukan sejak 2005 lalu saat kepala desa dijabat M Mundir.

Baca:  Anggota DPRD Lakukan Jasmas Usai Adanya Pembaharuan Alat Kelengkapan

Kebijakan itu dilanjutkan oleh penggantinya Millatul Masfufah. Setiap meternya dijual Rp 10.000. Bahkan, semasa Kades Millatul Masfufah  sudah dilegalkan dan hasilnya dibagi 50 persen untuk desa. “Atas dasar itulah, pekan ini kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait. Karena kebijakan itu jelas-jelas melanggar,” kata Khoirul Huda. Menyikapi hal itu, Kades Banyuurip Millatul Masfufah mengakuinya, namun dia menolak disebut menjual tanah kamplingan. Dia menyebutnya dengan ganti garapan terhadap lahan pantai yang sudah memiliki SPPT (surat pembetitahuan pajak terhutang).

Lahan pantai yang sudah memiliki SPPT ada 33 kapling. “Bukan dijual tetapi disewakan. Lahan itu ada yang dipakai untuk budidaya ikan.  Bahkan, terbaru ada yang rencananya dibuat dok kapal,” tukas dia. Selain itu, Millatul Masfufah menambahkan, bila untuk mengantipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihaknya melegalkan.

Baca:  DPRD Gresik Menganggap Mutasi Sarat Kepentingan Sambari

Dengan ketentuan harga ganti garapan Rp 10.000 permeterpersegi. Selanjutnya dana tersbut dibagi 50 persen untuk desa dan sisanya untuk  pemilik SPPT. “Kami belum dapat undangan dari Komisi A. Tetapi kami siap memberikan penjelasan,” tukasnya. Sudah sepatutnya pemkab gresik mulai melakukan verfikasi berbagai aset desa, berbagai aset desa yang tersebar jika tidak dipantau berpotensi merugikan masyarakat umum. (rtn/ris/rdrgrsk/edtr:gresik.co)

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman