Home » Gresik » Nelayan Formasi Tolak Kapling Laut Ujung Pangkah Gresik
Master tukang, tutorial pertukangan

Nelayan Formasi Tolak Kapling Laut Ujung Pangkah Gresik

Nelayan Formasi Tolak Kapling Laut Ujung Pangkah Gresik. Ratusan nelayan Kecamatan Ujung Pangkah dan Panceng secara tegas menolak wilayah perairan dikapling oleh oknum pemerintah desa setempat. Mereka akan mempertahankan wilayah pantai dari kegiatan pengaplingan secara ilegal. Untuk itu mereka mendesak kegiatan pengaplingan dihentikan. Hal itu disampaikan sejumlah nelayan yang tergabung dalam Forum Bersama Masyarakat Pantai (Formasi) dalam Saresehan Kelautan Pesisir Utara di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, akhir pekan lalu.

Sarasehan dihadiri Anggota Komisi I DPR RI Effendi Choirie, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad. Kemudian Brigjen (Mar) Buyung Maulana, Komandan Marinir Wilayah Barat dan Brigjen (Mar) Gatot Suprapto Komandan Marinir Wilayah Timur. Koordinator Formasi Nafishul Atho atau yang biasa disapa dengan Gus Atho mengatakan, persoalan pengkaplingan laut tersebut saat ini sudah menjadi masalah serius para nelayan.

Sebab, sebagian besar masyarakat di desa tersebut bermatapencaharian sebagais nelayan. “Jumlahnya ada sekitar 90 persen yang menjadi nelayan,” urainya. Menurut Gus Atho, saat ini sudah ada 9 kapling laut. Laut tersebut telah dijual oleh kepala desa mereka, kepada salah seorang investor yang hingga saat ini warga masih belum mengetahui siapa nama investor tersebut.

Baca:  Ribuan Narkoba di Gresik Dimusnahkan Oleh Kejaksaan

Gus Atho selanjutnya meminta kepada Gus Choi ataupun pemerintah pusat yang diwakili Sudirman Saad untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menanggapi hal itu, Sudirman mengungkapkan jika sebenarnya sudah mendapatkan data laporan yang sangat lengkap mengenai pengkaplingan laut itu dari Gus Choi. “Makanya, nanti saya sudah meminta kepada tim saya untuk segera menelaah atau melakukan pengkajian terhadap dokumen tersebut,” terangnya.

Sudirman berpendapat, munculnya kasus pengkaplingan laut di Desa Banyu Urip benar-benar layak untuk dipertanyakan. Pasalnya, Sudirman melanjutkan, pemerintah baru saja memberikan penghargaan kepada Gubernur Soekarwo terkait pengelolaan kesejahteraan masyarakat nelayan di Jawa Timur. Untuk mengatasi permasalah itu, Sudirman mengatakan jika Pemkab Gresik seharusnya memiliki konsep zonasi laut. “Jadi harus jelas pemilahan wilayah lautnya, misalnya berapa meter yang untuk pantai nelayan melaut, lalu penanaman hutan bakau dan sebagainya,”tegasnya.

Baca:  Indahnya Kerukunan Umat Hindu dan Muslim di Menganti Gresik

Selain itu, Sudirman juga menegaskan, seharusnya Pemkab Gresik juga memberikan sikap tegas kepada mereka yang terbukti melakukan pengkaplingan dan pengrusakan laut. “Jadi jangan seperti yang di bandara Ngurah Rai Bali, yang landasan pacunya itu merusak laut di sekitarnya,”ujarnya.

Sementara itu, Gus Choi menyatakan, jika dirinya akan terus melakukan dorongan kepada pemerintah pusat untuk terus memberikan perhatian terhadap masalah itu. Sebab, politisi PKB ini berpendapat, jika Pemkab Gresik telah melakukan kelalaian dalam kasus itu. Gus Choi meminta supaya bertindak tegas terhadap siapapun yang berani menjual laut tersebut. (jan/ris/Radar Gresik/JPNN)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *