Home » Gresik » Politik Gresik » DPRD Gresik Males-malesan Ikut Sidang Paripurna
Master tukang, tutorial pertukangan

DPRD Gresik Males-malesan Ikut Sidang Paripurna

dprd gresik malas sidangDPRD Gresik Males-malesan Ikut Sidang Paripurna. Persoalan tunjangan perumahan bagi anggota dewan mengelinding menjadi bola panas. Gedung DPRD Gresik menjadi saksi pro kontra tunjangan wakil rakyat. Jika di dalam gedung dewan sejumlah legislator mogok gara-gara besaran tunjangan tidak sesuai harapan. Sementara di luar gedung ratusan mahasiswa menolak tunjangan perumahan.

Aksi mogok para wakil rakyat tergambar saat mereka ogah-ogahan masuk ke ruang sidang. Mereka seperti melakukan pemberontakan dengan melakukan aksi boikot lantaran tunjangan belum juga cair. Aksi boikot ini cukup membuat agenda sidang paripurna pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2012 molor.

DPRD Gesik Ogah-ogahan Karena Dana Tunjangan Tak Sesuai Keinginan

Seharusnya sidang parupurna digelar pukul 10.00 wib namun baru bisa dimulai pukul 13.00 wib. “Sempat ada pertemua tertutup antara bupati dengan pimpinan fraksi,” kata sumber Radar Gresik di lingkungan DPRD Gresik. Pertemuan tersebut untuk membahas persoalan tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Pasalnya hingga kemarin bupati tidak kunjungan mengeluarkan perbup sehingga jumlah tunjangan perumahan yang diterima anggota dewan masih senilai Rp 7,5 juta.

Baca:  DPRD Gresik Pantau Laporan FiktiF CSR Perusahaan di Gresik

Padahal dalam raperda APBD telah disetujui bersama jika tunjangan senilai Rp 10,5 juta. Memang sempat beredar kabar jika eksekutif telah  mencairkan rapelan atas kekuarangan tunjangan dalam dua bulan terakhir. Namun kabar ini dimentahkan oleh salah satu anggota dewan yang menyerahkan slip pendapatannya. “Lihat saja sendiri, ini slip gaji, tunjangan masih tetap sama,” katanya. Ketua FKB Syafik AM juga membantah jika anggota dewan telah mendapat tambahan atas kekuarangan tunjangan perumahan.

Dia pun menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat salah alamat. “Kami tidak menuntut kenaikan tunjangan, tapi nilai Rp
10,5 juta itu merupakan kesepakatan besama,” kata Syafik AM. Konsekuensinya, bupati mengeluarkan peraturan bupati sebagai penjabaran dari ranperda APBD. Jika memang bupati enggan untuk mengeluarkan perbup,seharusnya ranperda diubah  atau dibatalkan.

Baca:  Bupati Gresik Tak Patuh Hukum, Kepala Desa Sumurber Beri Somasi

“Ini kan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan bupati,” katanya. Informasi yang beredar berdasar slip gaji dari Sekretariat DPRD , rincian nominal tunjangan perumahan bagi anggota dewan masih sebesar Rp 7 juta. Itu didasarkan pada Perbup No 7/2011. Semestinya, mereka menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 10,5 juta mengacu APBD Gresik Tahun 2012.

Dalam pengamatan, slip gaji anggota dewan perinciannya tertulis tunjangan perum sebesar Rp 7 juta dan dibawahnya tercantum pajak pasal 22 nilainya sebesar Rp 1.050.000. Namun, take home pay masing-masing anggota tidak sama tergantung kewajiban pembayaran yang langsung dipotongan dari gaji  dan tunjangannya.

Kekecewaan berat juga ditunjukkan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik merasa tertipu mentah-mentah serta dilecehkan. Sebab, pra pembahasan P-APBD Gresik Tahun 2012, Banggar sudah melakukan aksi boikot pembahasan dengan menuntut Bupati mengeluarkan Perbup baru menggantikan Perbup No 7/2011 tentang tunjangan kesejahteran anggota, tenaga ahli fraksi DPRD Gresik yang didalamnya mengatur besaran
tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Gresik.

Baca:  DPRD Gresik Berharap Mutasi Pejabat Transparan dan Profesional

Sebab,kata dia, tunjangan perumahan bagi anggota dewan untuk Bulan Juli dan Agustus 2012, tiba-tiba turun dari sebesar Rp10,5 juta menjadi sebesar Rp 7,5 juta. Akhirnya, ekskutif mengalah setelah Sekkab Moh Najib sekaligus Ketua Timang menunjukkan langsung draft Perbup baru sebagai ganti Perbup 07/2011 yang sudah ditandatangani Bupati tetapi belum distempel dan nomornya.

Tetapi, Perbup baru dijanjikan tertanggal 30 Agustus 2012. Sehingga, pada 1 September 2012, anggota dewan menerima rapelan kekurangan tunjangan perumahan selama 2 bulan. Sehingga anggota dewan menerima rapelan sebesar Rp 6 juta peranggota.  “Kalau (kondisinya) seperti ini,
kita diperlakukan seperti anak kecil yang diberi permen lalu diminta lagi,”ujar anggota Banggar DPRD Gresik, Faqih Usman dengan nada sengit.(rtn/ris/radargresik/jpnn)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *