Home » Gresik » Politik Gresik » Tunjangan Perumahan DPRD Gresik Akan Masuk Ranah Hukum
Master tukang, tutorial pertukangan

Tunjangan Perumahan DPRD Gresik Akan Masuk Ranah Hukum

dprd gresik rapatPersoalan tuntutan kenaikan tunjangan perumahan DPRD Gresik bisa merembet ke ranah hukum. Pengamat hukum dari Universitas Airlangga I Wayan Tatib Sulaksana memperingatkan anggota DPRD Gresik yang menerima tunjangan perumahan. “Semua pendanaan yang berasal dari APBD harus punya dasar hukumnya, jika tidak akan diusut sebagai tindakan korupsi,” kata Wayan kemarin.

Di samping itu menurut Wayan, besarnya tunjangan tidak hanya didasarkan pada keputusan menteri dalam negeri. Tapi juga pada asaz kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kondisi masyarakat seperti sekarang. “Sangat ironis, gontok-gontoan masalah uang berjuta-juta sementara rakyat masih banyak yang kelaparan,” katanya.

Sementara itu Pengacara M Soleh mengancam akan membawa masalah kenaikan tunjangan perumahan DPRD Gresik ke Kejaksaan. Sebab, pemberian kenaikan tunjangan tidak memiliki dasar hukum, yakni Perbup. “Kasusnya hampir sama dengan DPRD Surabaya, sehingga ini berpotensi terjadi penyimpangan dan rawan korupsi. kami akan membawa ke kejaksaan jika terjadi penyelewengan,” kata M Soleh.

Baca:  Kubu Siap Tarso Sagito Gugat Perdata Sambari

Koordinator PMII, Albustomi, menuturkan, tuntutan kenaikan tunjangan rumah itu bertolak belakang dengan kondisi masyarakat pada umumnya. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, petani dan nelayan belum sejahtera, pedagang kaki lima sering terkena gusur. Pada tahun 2011, sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 tahun 2011 tentang tunjangan kesejahteraan, disebutkan, total dana tunjangan perumahan bagi angota DPRD Gresik Rp 3,864 miliar setahun.

Tiga wakil ketua masing-masing menerima Rp 8,5 juta per bulan, sementara bagi 46 anggota DPRD masing-masing mendapatkan Rp 7 juta per bulan atau total 3 milyar 864 juta satu tahun. Itu belum tunjangan pakaian sipil DPRD senilai RP 28,05 juta per orang per tahun, dan tunjangan tenaga ahli untuk kegiatan fraksi senilai Rp 192 juta. Protes terhadap tunjangan perumahan itu juga dikecam Forum Kota Gresik.

Baca:  PNS Gresik Mancing Bersama Saat Jam Kerja

Koordinator  Bidang Hukum dan Pemerintahan Forkot Gresik, Hasanudin Faried, menilai peraturan bupati soal tunjangan perumahan tidak memenuhi azas kepatutan, dan nilai nominalnya terlalu besar. Pihaknya menolak revisi Perbup Gresik Nomor 7 Tahun 2011, yang di dalamnya mengatur tentang tunjangan perumahan. “Kami akan mengajukan judicial review (uji materi) atas APBD Gresik tahun 2012 ke Mahkamah Agung,” katanya.( rtn/ris/radargresik/jpnn)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *