Jawa Timur

Gus Ipul Meminta Pencabutan Izin KBIH Nakal

Gus Ipul Meminta Pencabutan Izin KBIH Nakal. Banyaknya kasus penipuan terhadap calon jamaah haji (CJH) mengundang perhatian serius Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Orang kedua di lingkungan Pemprov Jatim ini meminta umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji untuk memilih travel yang kredibel dan berpengalaman.

Dikatakannya usai melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jumat (26/10), kasus 50 CJH dari Jember dan juga di daerah lain yang gagal berangkat tersebut bisa dijadikan pelajaran. “Kasihan sudah mendaftar ONH plus dan bayar. Juga sudah syukuran dan segala macem,” ungkap Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, dengan memilih agen travel yang kredibel dan berpengalaman akan mampu meminimalisir terjadinya penipuan kepada CJH. Dirinya juga mengimbau agar tidak mudah percaya dengan promosi yang diberikan oleh agen travel. Diingatkan, ibadah haji membutuhkan uang dan waktu. “Bila belum saatnya berangkat tentu belum bisa berangkat. Jangan tergoda penawaran dari agen travel yang memberikan harga khusus dengan jangka waktu pemberangkatan yang lebih cepat,” ujarnya.

Baca:  Indusrti Makanan dan Minuman Jatim Omzetnya Meroket

Ia mengaku perlu menyampaikan pesan tersebut karena hampir tiap tahun selalu ada kasus dan praktik penipuan terhadap para CJH dengan modus berbeda- beda. Dirinya juga mengaku terdorong untuk mendesak pada Kementerian Agama (Kemenag) agar mengeluarkan
peraturan tentang adanya ijin kepada KBIH dan agen travel penyedia jasa haji lebih ketat guna meminimalisir penipuan.

“Untuk travel dan KBIH yang nakal, izinnya akan dicabut, karena dampaknya adalah merugikan masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim Ahmad Iskandar mendukung sikap Gus Ipul untuk menertibkan KBIH-KBIH nakal di Jatim. Dikatakan, dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil Kepala Kemenag Jatim Sudjak untuk menindaklanjuti kemungkinan dibuatkanya aturan penertiban terhadap KBIH-KBIH nakal tersebut.

Baca:  PKS Jatim Komitmen Sumbang 2 Juta Suara Untuk KARSA

“Pemerintah harus tegas biar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,” tegas Iskandar. Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Jatim ini menyatakan aturan tersebut tidak harus menunggu dibuat di tingkat pusat. Bila memang peraturan penertiban KBIH dan agen travel haji di tingkat pusat dinilai lama, pihaknya akan mendorong agar membuat peraturan lokal di tingkat Jawa Timur untuk sementara.”Kita akan coba untuk melindungi warga kita dulu karena tiap tahun, pelaksanaan haji terus digelar,” ucap Bendahara DPD Partai Demokrat (PD) Jatim ini. (rou/het/jpnn)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close