Home » Gresik » Pendidikan Gresik » Instruksi Sambari Tidak Digubris, Wibawa Bupati Gresik Diuji

Instruksi Sambari Tidak Digubris, Wibawa Bupati Gresik Diuji

Instruksi Sambari tidak digubris, wibawa bupati Gresik diuji. Instruksi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk meminta pelaku pungutan liar (pungli) pendidikan ditangkap tidak digubris. Buktinya, setelah temuan pungli di SDN Karangkering, kini muncul lagi di beberapa sekolah.

Terbaru, Komisi D DPRD Gresik mengungkap dugaan pungli di SDN 1 Tlogopatut dan SDN 1 Sidokumpul. Bahkan, diduga pungli bermotif penerimaan siswa baru (PSB) dan daftar ulang terjadi di hampir sebagian besar sekolah negeri, mulai tingkat SD hingga SMA, di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik) Gresik.

Anggota Komisi D DPRD Gresik Mustajab mengatakan, kasus pungli di Kabupaten Gresik tampaknya semakin serius. Pendidikan di bawah Dindik saat ini benarbenar sedang darurat. ”Buktinya, kasus ini marak terjadi di mana-mana. Belum lama kemarin muncul, sekarang ada informasi pungli lagi di sekolah lain,” katanya kemarin.

Baca:  Putra Daerah Gresik (PUDAK) Fasilitasi KKN UGM di Gresik

Dia menjelaskan mendapat laporan dari salah satu wali murid terkait dugaan pungli di SDN 1 Telogopatut. Anak yang baru masuk tahun ini diminta membayar iuran sekitar Rp1,5 juta. Tapi sekarang masih diangsur, dibayar Rp800.000. Mustajab menyebut, dana sebesar itu dipakai untuk pembelian beberapa buku, seragam dan lembar kerja siswa (LKS).

Hal tersebut dinilainya sangat kontradiktif karena pemerintah sudah menganggarkan biaya senilai Rp7 miliar untuk pembelian seragam. ”Tapi kenapa harus ada pembelian seragam lagi, kan sudah dianggarkan? Ini kami perkirakan terjadi di hampir sebagian besar sekolah di Gresik,” tukasnya. Mustajab menyayangkan kasus-kasus tersebut melanda dunia pendidikan berstatus negeri pada jenjang sekolah dasar (SD).

Baca:  Sambari Hanya Menggertak, Dirut PDAM Gresik Tidak Tersentuh

Wajib belajar 9 tahun dan pendidikan gratis pun dipertanyakan. ”Informasinya di SDN 1 Sidokumpol juga ada tarikan. Nanti laporanlaporan ini akan coba kami tindak lanjuti ke dinas terkait bersama teman-teman di komisi,” ungkapnya. Sementara itu, pihak SDN 1 Telogopatut belum bisa dikonfirmasi. Ketika didatangi ke sekolah, kondisinya sudah sepi.

Sementara Kepala SDN 1 Sidokumpol Amiati membantah sekolah yang dipimpinnya melakukan pungli. ”Kami tidak mewajibkan siswa harus beli buku. Kalau tidak beli buku pendamping silakan, nggak masalah. Tapi anak-anaknya silakan mencatat (materi pelajaran),” katanya. Menurutnya, total ada 12 buku pendamping yang harusnya dimiliki para siswa.

 

Koransindo | Ishadi Ik

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *