Home » Jawa Timur » Anggota DPRD Jatim Minta Jatah Kursi Haji
Master tukang, tutorial pertukangan

Anggota DPRD Jatim Minta Jatah Kursi Haji

dprd jatimTerungkapnya fakta para anggota DPRD Jatim yang diamdiam minta jatah site (kursi) untuk berangkat haji, membuat jajaran pemimpin langsung merapatkan barisan. Para pemimpin pun melakukan pembelaan atas ‘ulah’ para wakil rakyat untuk bisa berangkat tanpa menunggu antrean panjang sebagaimana rakyat biasa. “Saya bukannya berniat membela atau apa. Tapi masalah kuota tambahan itu kan hak gubernur, ya terserah gubernur,” tegas Wakil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, Kamis (20/9).

Sekadar diketahui, para anggota DPRD Jatim ternyata diam-diam minta jatah kursi untuk bisa berangkat haji secara cepat tanpa harus antre 11 tahun. Ironisnya, para anggota dewan tak hanya meminta jatah untuk dirinya sendiri, tapi juga istri, keluarga, dan temannya. Semula, muncul data, ada sekitar 30–40 anggota dewan yang minta, tapi pihak Kakanwil Kemenag Jatim hanya mengakui hanya sekitar 16 orang.

Halim sendiri mengaku bahwa ia sebenarnya tidak tahu kalau ada anggota dewan yang minta jatah site untuk bisa berangkat haji secara cepat tanpa harus antre. Namun, bila ada, lanjut Ketua DPW PKB Jatim ini, hal tersebut bukanlah hal berlebihan, apalagi yang dilakukan tersebut hanya sekadar usulan. “Dan sepenuhnya tergantung gubernur. Beliau yang berhak untuk merekom siapa yang diinginkan,” tutur dia.

Baca:  Harga Gula Jatim Merambat Naik

Gubernur, lanjut dia, bisa merekom tokoh masyarakat atau mereka yang dinilai punya prestasi untuk diberi penghargaan berangkat, atau para anggota dewan yang notabene juga merupakan tokoh masyarakat. “Jangan salah, lho. Dewan itu juga tokoh, wong memiliki suara banyak dalam pemilu,” tutur dia.

Fenomena antrean panjang hingga harus menunggu 11 tahun untuk bisa berangkat haji, sebenarnya tidak perlu terjadi. Bila, kata dia, kebijakan yang sudah dikeluarkan terkait dengan pemberangkatan haji tersebut dilaksanakan. Dikatakan, sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat soal durasi empat tahun bagi para jamaah haji yang sudah haji. “Kebijakan itu melarang mereka yang sudah haji, berangkat haji lagi selama empat tahun lagi,” terang dia.

Baca:  Kabupaten Tuban Gagal Raih Adipura Kencana

Dengan kebijakan ini, kata dia, sebenarnya sudah bisa mengurangi masa antrean berangkat haji yang panjang itu. Sehingga, masyarakat tidak perlu menunggu hingga 11 tahun lamanya untuk bisa berangkat haji. Dan, para anggota dewan pun tidak perlu harus susah-susah minta rekomendasi ke gubernur untuk bisa cepat berangkat haji. Tapi, lanjut dia, di lapangan ternyata banyak praktik pemalsuan data, sehingga mereka yang sudah
haji masih bisa berangkat lagi. “Dengan banyak kasus pemalsuan itu, kebijakan tersebut menjadi tidak berlaku,” ucap dia.

Akibatnya, tambah dia, antrean menjadi panjang dan lama. Untuk diketahui, sebanyak 594 orang dari 33.965 orang CJH asal Jatim dipastikan gagal berangkat haji tahun ini. Pasalnya, hingga penutupan pembayaran BPIH 2012 tahap kedua Jumat (7/9) lalu, mereka tidak melunasi BPIH. Sisa kuota sebanyak 594 kursi tersebut ditarik oleh Kemenag ke Pusat bersama sisa kuota dari provinsi lain untuk dijadikan sisa kuota nasional.

Baca:  Jutaan Anak di Jatim Belum Memiliki Akta Kelahiran

Setelah dikumpulkan, sisa kuota akan dibagi lagi ke provinsi di seluruh Indonesia dengan prioritas provinsi yang panjang antrean CJH-nya. Namun, karena antrean calon jemaah haji di Jatim hanya 11 tahun, sedangkan provinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Aceh sudah sampai 15 dan 14 tahun, maka kuota sisa terbesar akan diberikan pada dua provinsi tersebut. (rou/rie/het/jpnn)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *