Uncategorized

Komisi B DPRD Sidoarjo Upayakan Kenaikan PAD Pada Pembahasan P-APBD 2013

komb1SIDOARJO – Komisi B DPRD Sidoarjo yang membidangi perekonomian dan keungan, memiliki peran penting dalam menentukan besaran angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2013 ini.

M.Agil Effendi ketua komisi B

Dengan bersinergi dengan SKPD terkait sebagai mitra kerja, komisi B terus melakukan komunikasi aktif dalam tahap akhir pembahasan P-APBD 2013 di tingkat komisi,untuk bisa  menemukan titik akhir kesepakatan kenaikan PAD selama sisa waktu tahun 2013.

“Saat ini kita masih terus upayakan kenaikan PAD sebesar Rp 40 miliar dari potensi pajak dan retribusi, baik itu dari PBB, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan. Namun angka itu masih belum final, karena belum ada titik temu dengan SKPD terkait (DPPKA) untuk angka pasti kenaikan PAD nya,” terang M.Agil Effendi ketua komisi B DPRD Sidoarjo.

Masih menurut Agil Effendi, target kenaikan PAD sebesar Rp 40 miliar yang diajukan komisi B kepada DPPKA itu, berdasar pada data potensi pajak dan retribusi yang diberikan oleh DPPKA.

Aditya Nindyatman sekretaris komisi B

Baca:  Relawan Karsa Galang Pedagang Pasar di Banyuwangi

Dengan langkah penghitungan kalkulasi secara teliti, potensi PAD yang bisa dimaksimalkan memang sebesar Rp 40 miliar.

“Perhitungan yang kita buat adalah hasil pajak retribusi masuk tiap bulan, dikalikan 12 bulan dan dibagi 8 bulan berjalan. Ketemunya memang dikisaran Rp 40 miliar itu,” ulas Agil lagi.

Selain menargetkan kenaikan PAD dari pajak dan retribusi, Komisi B juga mematok kenaikan PAD dari beberapa SKPD terkait.

Diantaranya dinas pasar yang sebelumnya mematok kenaikan PAD sebesar Rp 9.251.000.000, bisa dinaikkan sebesar Rp 9.500.000.000 oleh komisi B.

Juga Dinas Perhubungan yang sebelumnya hanya berani mematok kenaikan PAD sebesar Rp 27.325.874.718. bisa dinaikkan menjadi Rp 28.000.000.000, atau naik sekitar Rp 1.174.125.282. pada P-APBD 2013 ini.

Begitu juga dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang sebelumnya hanya menaikkan PAD sebesar Rp 34.000.000.000, bisa dimaksimalkan oleh komisi B sebesar Rp 34.750.000.000.

“Meskipun angkanya hanya sebesar Rp 2,4 miliar, namun sudah cukup potensial untuk menambah pendapatan asli daerah. Dan SKPD yang menjadi mitra kita, sudah sepakat dengan potensi kenaikan PAD dalam PAPBD 2013 ini,” tutup Agil.

Baca:  Pemkab Sidoarjo Gencarkan Sosialisasi BBG

Sementara itu, khusus untuk perkiraan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan, komisi B melihat hanya akan tercapai 65% dari total target yang telah ditetapkan.

Anggota komisi B DPRD Sidoarjo

Hal ini terungkap saat rapat kerja yang dilakukan oleh komisi B DPRD Sidoarjo, dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Sidoarjo dalam pembahasan perubahan APBD 2013.

“Dalam rapat kerja itu, layanan sampah yang bisa diberikan oleh PEMKAB Sidoarjo hanya baru bisa tercover  20 %.  tentu saja ini juga berdampak pada retribusi kebersihan kita,” terang Aditya Nindyatman sekretaris komisi B DPRD Sidoarjo.

Dari yang diungkapkan oleh kepala Dinas DKP M. Bahrul Amig lanjut Aditya, ada beberapa  kendala di lapangan yang menyebabkan PAD hanya mencapai Rp. 1,3 Milyar dari target sebesar Rp. 2 Milyar.

Baca:  Jadi Budak Seks Dari SD,Korban Mengadu Pada Wartawan

Diantaranya persoalan luas TPA di kecamatan Jabon, jumlah kendaraan operasional truk pengangkut sampah yang masih sedikit dan juga tenaga operator yang sedikit untuk mengendarai truk pengangkut sampah yang ada.

“Juga karena setoran dari PDAM Delta Tirta yang sering terlambat, saat warga  membayarkan retribusi sampah yang bersamaan dengan pembayaran tagihan PDAM,” jelas Aditya lagi.

Untuk itu, melihat hal ini nampaknya DKP belum sepenuhnya berhasil dalam layanan sampah ini, komisi B memberikan catatan yang harus segera dilaksanakan oleh DKP ini agar bisa memberikan layanan yang optimal.

Yaitu TPA di Jabon harus segera dievaluasi keberadaannya yang hanya 5 HA dan menurut DKP sdh sangat over load.

Serta melakukan komunikasi dengan instansi lain seperti PDAM, karena wajib bagi PDAM menyetor retribusi sampah kepada DKP, karena pembayaran retribusi sampah dibayar per bulan oleh pelanggan PDAM saat membayar tagihan PDAM.(Abidin)/(kabarsidoarjo.com)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman