Home » Gresik » Politik Gresik » LSM di Gresik Demo Anti Soekarwo Terkait Bagi Hasil Blok WMO

LSM di Gresik Demo Anti Soekarwo Terkait Bagi Hasil Blok WMO

demo-blok-WMO
Kompas/Adi Sucipto

LSM di Gresik Kampanye Anti Soekarwo Terkait Bagi Hasil Blok WMO (West Madura Offshore) . Kalangan LSM di Kabupaten Gresik menyerukan kepada masyarakat agar tidak memilih Soekarwo dalam pemilihan Gubernur Jatim 2013. Sebab, Soekarwo dituding menyengsarakan masyarakat Gresik. Terbukti, jatah hak pengelolaan partisipation interest (PI) tak diberikan kepada Pemkab Gresik.

Sekitar 100 orang dari berbagai elemen masyarakat Gresik seperti Gresik Care, Nagrash Community, Lumbung Informasi Rakyat Gresik, Dewan Kesehatan Rakyat Indonesia Gresik, dan Laskar Anti Korupsi, Senin (21/1/2013) kembali berunjuk rasa di PT Onshore Receiving Facility PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore atau Blok WMO di Jalan Amak Kasim, Gresik.

Tenda dan spanduk di depan pintu masuk dan sejumlah poster serta petisi terpasang sejak Jumat malam lalu. Spanduk itu bertuliskan “Lokasi ini DISEGEL (DITUTUP) sampai tuntutan hak 20,7 % diberikan kepada Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan danĀ  Propinsi Jawa Timur” masih terpasang.

Sejumlah poster yang tertempel di jembatan diantaranya berbunyi “RI = 80 % Kodeko = 80 %, Harusnya Gresik dapat 300 miliar per tahun, negara dirugikan 18 triliun, usir PHE dari Gresik, pemimpin apa perampok, PHE WMO Sarang Mafia, Kumis Is Biang Kerok, PHE WMO siro Tepak isun Sanak”.

Mereka menuntut bagi hasil dan hak participating interest (PI) Blok WMO, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55. Dalam unjuk rasa itu juga dibentangkan kotak tandatangan dalam kain vinyl sepanjang 27,7 meter. Itu melambangkan tuntutan hak 27,7 persen hak Gresik dalam pengelolaan Blok West Madura Offshore.

Baca:  Aliansi Solidaritas Lengis Tuntut Pemkab Batalkan Proyek Stadion

Koordinator Gresik Care, Soesanto Tjahjo Kristiono, biasa disapa Anton CKr, menyatakan, Gubernur Jawa Timur membohongi rakyat dengan meniadakan peran Gresik dalam pengelolaan Blok WMO.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral pada 6 Desember 2012 menetapkan jatah pengelolaan blok WMO sebesar 10 persen, hanya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan. Gresik berpotensi kehilangan pendapatan Rp 350 miliar per tahun.

Saat ini produksi minyak Blok WMO berkisar 13.000 barel per hari dan gas sebesar 130 juta kaki kubik. Produksi gas PHE WMO dikonsumsi untuk kebutuhan domestik seperti untuk energi listrik di Pembangkit Jawa Bali (PJB) Gresik. Sebanyak 17 juta kaki kubik per hari telah dipasarkan oleh Badan Usaha Milik Daerah Gresik PT Gresik Migas.

“Kami ingat, bahwa, Soekarwo yang menyengsarakan masyarakat Gresik karena PAD semestinya Rp.300 milyar pertahun akhirnya hilang. Jangan harap bisa terpilih lagi. Masyarakat Gresik jangan memilih Soekarwo. Kami dibawah terik matahari menuntut hak,”teriak Jefri Setino dalam orasinya di depan kantorĀ Blok WMO, Senin (21/1).

Baca:  Pendaftar Bacaleg DPRD dari PKB Gresik Membludak

Disamping itu, Jefri Setiono juga menyebut banyak bukti adanya Soekarwo tidak peduli dengtan rakyat. Karena Jamkesmas rakyat miskin di RSUD Dr. Soetomo tidak dibayar oleh Gubernur Soekarwo. “Jangan pilih Soekarwo. Ini bukti Soekarwo bermain dengan menteri ESDM karena hak Gresik sebesar Rp. 300 milyar dari PHE WMO di emplok. Karena untuk biaya pemilihan guberenur. Jangan memilih Soekarwo Selain itu, Jefri Setiono memastikan bahwa KPK akan turun tangan untuk mengusut PHE WMO. Sebab, pihaknya telah terbang ke Jakarta untuk melaporkan.

Sebenarnya, perebutan kepentingan (conflict of interset) antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Gresik paska berakhirnya kontrak Kodeco Co di blok West Madura Offshore (WMO) sudah berlangsung lama. Padahal, berbagai perundingan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan Pemkab Gresik selalu menemui jalan buntu. Masing-masing memiliki dalih yang dijadikan argumentasi sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak working interest (WI).

Baca:  Info Rekrutmen dan Seleksi Panwaslu Kecamatan di Gresik

Misalkan, langkah cepat diambil Pemkab Gresik yang mengajak Pemkab Bangkalan mendirikan BUMD bersama untuk mendapatkan hak pengelolaan WI atas blok WMO. Sebaliknya, Pemprov Jatim mengandeng berbagai akademisi dari perguruan tinggi negeri (PTN) ternama di Jawa Timur untuk memperkuat argumentasi sebagai pihak yang berhak mendapatkan WI bersama Pemkab Bangkalan yang notabene wilayahnya merupakan area sumur migas tersebut.

Sebelum BP Migas dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tengah ditunggu solusi damai antara Pemkab Gresik dengan Pemprov Jatim beserta kabupaten lainnya terkait komposisi pembagian WI tersebut. Sebab, format komposisi pembagian WI yang ditawarkan Pemkab Gresik ditolak oleh Pemprov Jatim yang seolah di dikte. Begitu juga sebaliknya karena masing-masing kekeuh dengan konsepnya dan tak ada yang mau di dikte.

Imbasnya, Pemkab Gresik harus gigit jari ketika Bp Migas dibubarkan oleh MK dan keluar Keputusan Menteri ESDM yang menetapkan pemegang saham blok WMO 80% Pertamina (Pemerintah RI) dan 20% Kodeco (Korea Selatan). Selain itu, pemerintah melalui Menteri ESDM menetapkan jatah pengelolaan blok WMO sebesar 10% hanya pada Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Bangkalan. (kompas/gresiksatu, edtr:anang)

Suarakan Pendapatmu

comments

2 comments

  1. saya tidak setuju dgn perjanjian migas ini karena dlm uu migas daerah penghasil migas n pabrik pengolah migas mendapatkn hak dlm pengelolaan migas apalagi di jaman otonomi daerah ini seharusx pemerintah indonesia berperan sebagai induk regulator otoda n peran provinsi jawa timur sebagai pendukung regulator 2 kebijakan otoda.peran utama otoda adalah kabupaten dan kota di jawa timur,saya juga menyinggung tentang tumpang tindih kebijakan wilayah baik darat laut udara,contoh kebijakan laut saja kabupaten atau kota pesisir dapat kelola hak pantai adalah 3-4 mil dr bibir pantai n propinsi sampai 12 mil dr pantai,dalam pandangan lain suatu wilayah tidak akan bisa berdiri tanpa ada wilayah dibawahx,dalam hal ini propinsi jawa timur tidak akan bisa terwujud atau terbentuk jika tidak ada kabupaten atau kota yang menaungi dibawahx.batas laut propinsi jatim itu seharusx hak dr daerah pesisir yg bersangkutan

  2. Apa mampu daerah mengelola PI 35%, sedangkan investasi migas sangat besar dan resiko sekali, biaya yang dikeluarkan kadang tidak sebanding dengan yg dihasilkan. APBD Gresik 2013 ditetapkan hanya Rp. 1,69 Triliun…itu pun dibagi2 lagi utk kesehatan,pendidikan dll….Pemerintah mempertimbangkan kemampuan teknis dan biaya masing-masing daerah, biaya dan resikonya bukan main besarnya, jika tidak punya dana, nanti menjadi “masalah besar” dan target produksi nasional tidak tercapai, ujung2nya impor BBM lagi…..jebol lagi, apa kalo BBM subsidi jebol, daerah bisa “membantu” mengimpor? Biaya investasi per sumur utk dilaut sebesar US$ 80 Juta dan didarat US $ 10 Juta, sedangkan WMO punya banyak sumur sekitar 54 lebih sumur ekpsplorasi dan sumur produksi…Pemda harus realistis, lihat APBDnya…ini cash fall, investasi yang pemda ikut bayar, blm tentu sebanding dengan hasilnya…”Daripada kita ribut berebut kue pengelolaan WMO, sebaiknya Gresik, Bangkalan dan Pemprov Jatim duduk satu meja memperjuangkan 20,7 persen pengelolaan WMO ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini lebih pasti dan ada potensi keuntungannya daripada hanya sekedar berebut komposisi pembagian 35%. Kebutuhan dana pengelolaan WMO sebesar Rp. 20 T per tahun . Blok WMO untuk 30 tahun kedepan masih menyimpan kandungan migas sebesar 160 MMSCFD serta 40 ribu barel minyak perhari. LSM demo dibayar saja gitu kok ribut, trus kalo sdh dikasih duit sama WMO, LSM pasti Dapat “KUE” dari pemda…ha ha ha ha ha… ha ha ha….gak milih kumis ndak apa2, toh tetep pakde karwo nanti yg jd gubernur…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *