Home » Uncategorized » Mantan Kepala Dispertan Bojonegoro terancam Jadi Tersangka kasus korupsi

Mantan Kepala Dispertan Bojonegoro terancam Jadi Tersangka kasus korupsi

Menyusul perkembangan pengungkapan kasus korupsi dana proyek jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) dan jaringan irigasi desa (Jides), satu nama lagi diajukan kepada tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bojonegoro. Yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Subekti, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bojonegoro.

Tipikor Polres Bojonegoro menyerahkan berkas dan tersangka dugaan kasus korupsi dana proyek jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) dan jaringan irigasi desa (Jides) dari dana APBN tahun 2012 senilai Rp 5 miliar ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, pada hari Jumat (24/07/15).

Nama Subekti muncul ketika Sahrul Barman Penasehat Hukum (PH) tersangka Rohmad Harianto yang sebelumnya ditangkap menyebutkan Kepala Dinas Pertanian ikut bertanggung jawab atas tindak korupsi ini. Tersangka Rohmad Harianto sendiri pada saat itu menjabat sebagai Kasi Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro.

“Dari awal, klien saya hanya sebagai pelaksana. Siapa yang bertanggungjawab? Ini merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian,” tegas Sahrul Barman.

Sahrul menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah melayangkan surat kepada Penyidik Tipikor Polres Bojonegoro untuk segera melakukan penetapan tersangka dari Kepala Dinas yang berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA).

“Kita sudah membuat surat kepada Kapolres untuk menetapkan tersangka Kepala Dinas Pertanian, Subekti, saat itu,” terangnya.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini. Yakni, Kades Pekuwon, Kecamatan Sumberejo, Amarlin (44), dan rekannya Yuli Rahayu Wijayanti (42), asal Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem.

Para tersangka kasus korupsi ini terancam dijerat Pasal 55 junto pasal 2 ayat 1 tentang Tindak pidana korupsi dan memperkaya diri sendiri dengan Cara Melawan Hukum dan atau Pasal 3 tentang Penyalahgunaan Jabatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

 

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *