Home » Nasional » Novel di Barter Jabatan, KPK Alami Pembusukan dari Dalam?
novel baswedan

Novel di Barter Jabatan, KPK Alami Pembusukan dari Dalam?

Novel di Barter Jabatan, KPK Alami Pembusukan dari Dalam?. Rencana pimpinan KPK memberi jabatan Novel Baswedan di BUMN agar kasusnya tidak berlanjut menuai kecaman banyak pihak.

Tim Advokasi Antikriminalisasi (Taktis) yang merupakan gabungan dari beberapa aktivis pembela HAM mendorong penyelesaian kasus Novel tanpa ’embel-embel’, seperti memindahkan Novel ke BUMN.

Sejumlah aktivis pembela HAM yang mengkritik keras rencana pemindahan Novel ke BUMN adalah pengamat politik Ray Rangkuti, koordinator Taktis Danang Trisasongko, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, Miko Ginting dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Julius Ibrani dari YLBHI, dan kuasa hukum Novel, Muji Kartika.

“Bahwa pimpinan KPK ingin menyelesaikan dengan mengeluarkan Novel ke BUMN, saya agak miris membaca berita itu. Pertama, proses hukum Novel menunjukkan tidak pernah didesain dalam rangka tindakan melawan hukum. Artinya, Novel sengaja dikriminalisasi untuk meredam kejelian kemampuan kekritisan Novel terhadap aktor korupsi,” kata Ray Rangkuti di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016).

Menurut Ray, rencana mutasi Novel ke BUMN justru membahayakan citra KPK di masa depan. “Mau menyelesaikan masalah tidak dengan substansi masalah, tapi mau menukar dengan jabatan tertentu. Ini soal moral, apakah pimpinan KPK bisa menjawab asumsi publik bahwa pimpinan KPK sekarang ini bisa menukar kasus, ini membuat kredibilitas pimpinan KPK lemah. Amat disayangkan sekarang KPK dapat pelemahan dengan revisi UU KPK, tapi di dalam KPK ada kasus ini semacam kelemahan iman,” imbuh Ray.

Baca:  Peneliti Ini Bongkar Sistem Tangan Robot Tawan, Hasilnya Mengejutkan!

Ray menilai pimpinan KPK tidak pantas menyelesaikan kasus kriminalisasi dengan menyingkirkan Novel dari KPK. Dia pun mendorong agar dibentuk majelis etik KPK.

“Mestinya majelis etik KPK menyelidiki ini, ada apa pimpinan KPK melakukan tindakan yang jauh dari prinsip etik. Kasus yang menjerat Novel harus dicari siapa yang mencoba mengintervensi KPK. Kita dorong majelis etik dibentuk, siapa yang intervensi, kalau bukan Presiden berarti di bawah Presiden,” ungkapnya.

Sementara itu Koordinator Taktis Danang mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kasus Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan Novel Baswedan. Namun dia menyayangkan instruksi itu tak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan KPK.

“Presiden sudah bilang kasus BW, Novel, dan Abraham harus dihentikan, tapi tidak ada follow up-nya. Di satu sisi saya apresiasi kasus Novel harus diselesaikan, tanpa ada embel-embel atau barter, ini memberi ruang politik bagi KPK untuk mengoreksi, tidak perlu embel-embel itu. Jadi tidak perlu ada barter, karena tuntutan kami lewat mekanisme deponeering. Itu bukan kedermawanan Jaksa Agung, tapi kepentingan publik dan koreksi terhadap kriminalisasi,” kata Danang.

Baca:  Sanusi Bacagub DKI dari Gerindra, Di Gelandang KPK

Pimpinan KPK Saut Situmorang telah membenarkan, para komisioner tengah mempertimbangkan untuk menaruh Novel di luar KPK. Saut beralasan, Novel bisa tetap memegang prinsip pemberantasan korupsi di tempat barunya kelak.

 

Istana Bantah Barter Kasus Novel Baswedan dengan Jabatan

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membantah ada barter terkait penanganan perkara penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel memang dikabarkan akan dipindahkan ke BUMN agar perkara kasus dugaan penganiayaan di Bengkulu bisa dihentikan.

“Oh nggak ada,” tegas Luhut saat dikonfirmasi usai raker dengan Komite I DPK di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016),

Luhut menyebut pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan Novel dengan sebaik-baiknya. Keputusan untuk memindahkan Novel ke instansi di luar KPK disebutnya sebagi langkah yang bijaksana.

“Intinya kita mau menyelesaikan semua masalah itu dengan baik,” kata Luhut.

“Novel Baswedan saya kira mungkin itu keputusan yang arif, kita lihat saja nantinya,” sambung jenderal purnawirawan bintang empat itu.

Baca:  Permen Yaowo Akhirnya Dimusnahkan Karena Bikin Resah Umat

Lantas siapakah yang mengusulkan agar Novel ditempatkan di BUMN? “Wah belum tahu,” jawab Luhut.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menyatakan hal yang sama. Novel disebut sebagai seorang ‘Bushido’ di mana Bushido itu adalah sebuah kode etik kekstariaan golongan Samurai dalam Feodalisme Jepang. Bushido berasal dari nilai-nilai moral Samurai, menekankan pada aspek kesetiaan dan menjaga kehormatan sampai mati.

“Bukan tawar menawar, ini rencana mengirimkan para ‘Bushido’ KPK yang rela mati ke banyak tempat untuk membersihkan negeri ini. Ini bukan soal tawar menawar,” tukas Saut, Kamis (4/2).

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menepis adanya perpindahan posisi Novel ke BUMN.. Agus menegaskan Novel tetap menjadi pegawai KPK.

“Tidak benar, saudara Novel tetap sebagai pegawai KPK,” ucap Agus saat dikonfirmasi, Selasa (9/2).

Sebelumnya Isnur menyebut tawaran itu baru sekedar gagasan dan belum ada koordinasi dengan pihak BUMN. Namun Isnur menyebut bahwa Novel menolak dengan tegas. “Novel menolak dengan tegas,” kata Isnur.

 

source: detik.com

 

 

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *