Nasional

PDIP Akui Soekarno Lengser Karena Freeport

PDIP Akui Soekarno Lengser Karena Freeport. Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mencurigai ada kepentingan asing di balik kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hasto meminta kasus yang menjerat Setya Novanto dilihat secara jernih mengingat di balik kasus itu, ada upaya untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia sebelum waktu ditetapkan.

Menurut Hasto, sebaiknya semua pihak belajar dari pengalaman sejarah.  Ia mengingatkan, di masa lalu, berbagai cara dilakukan pihak asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Hasto mengaitkan hal ini dengan lengsernya Presiden pertama Indonesia Soekarno.

“Sejak dulu kita lihat bagaimana Bung Karno dilengserkan ketika ada proses-proses untuk menguasai sumber kekayaan alam bangsa. Sejarah itu (lengsernya Bung Karno) bisa terulang,” kata Hasto di Jakarta, Minggu 6 Desember 2015.

Baca:  Fakta Mengejutkan RS Sumber Waras Bisa Bikin BPK Malu

Hasto turut mempermasalahkan langkah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, yang merekam pembicaraannya dengan Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid. Dia menilai rekaman tersebut ilegal.”Ketika direktur perusahaan asing merekam secara sepihak, harus dilihat sebagai sebuah preseden. Harus dilihat betul motif penegakan hukum atau motif kepentingan bisnis itu sendiri,” kata Hasto.

Hasto menengarai ada upaya-upaya untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia sebelum waktu yang ditetapkan. Kontrak Freeport akan habis pada 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, pembicaraan renegosiasi kontrak baru bisa dilakukan pada 2019.

“Saya melihat seluruh persoalan-persoalaan ini tidak terlepas dari pertarungan kepentingan ketika ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk memperpanjang PT Freeport sebelum waktunya,” katanya.

Baca:  Politisi PDIP ini Jadi Beking Miras dan Ancam Bunuh Polisi?

Hasto menyatakan pihaknya sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa pembahasan tentang PT Freeport hanya bisa dilakukan pada 2019. “Itu sesuai dengan ketentuan UU Minerba, jadi harus kita jaga. Namun, ketika ada pihak-pihak yang kemudian mencoba melakukan negoisasi dengan menggunakan kekuatan politiknya tentu saja ini kurang bisa dibenarkan,” tuturnya.

Ia juga menyatakan sebagai bangsa yang besar hendaknya jangan sampai terpecah-belah hanya karena kepentingan-kepentingan bisnis yang kemudian menggunakan kekuatan-kekuatan politik.

WDA | ANTARA

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman