Politik Gresik

Pembahasan Ranperda Keuangan Desa Oleh DPRD Gresik Masih Dipending

Pembahasan Ranperda Keuangan Desa Oleh DPRD Gresik Masih Dipending. DPRD Gresik menganggap penting pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang keuangan Desa. Sebab efisiensi dan ketertiban dalam mengelola administrasi keuangan desa dirasa sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola Desa.

“Pembentukan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Ranperda Inisiatif yang diajukan oleh DPRD Gresik sebagai pedoman dalam melakukan penataan Pengelolaan Keuangan Desa dan tidak membatasi kewenangan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, hanya memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan-kebijakan desa dalam pengelolaan keuangan,”ujar Ketua Pansus III, Jumanto dengan nada serius, Senin (03/06).

Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat menumbuh kebangkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki desa.

Baca:  KPUD Gresik Tidak Transparan

Namun, berdasarkan hasil konsultasi Pansus III dengan Staf ahli bidang hukum, politik dan hubungan antar lembaga Depdagri di Jakarta, sambung Jumanto, dianjurkan agar ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa agar di pending atau ditunda pembahasannya, sambil menunggu Undang-Undang tentang Desa di sahkan. Sebab, Undang-Undang tentang Desa tengah dibahas oleh DPR RI.

“Sebenarnya diperbolehkan untuk dibahas dan disahkan. Tetapi, hasil konsultasinya kalau ada penyesuaian, silakan agar disesuaikan. Dari pertimbangan yang matang, kita memilih untuk menunda saja,”imbuh Jumanto yang juga Ketua Komisi A tersebut.

Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa sendiri, sebenarnya usulan hak prakarsa atau hak inisiatif dari Komisi A DPRD Gresik. “Semangat kita dalam Ranperda Pengelolaan Keuangan Desa yakni mengatur tanah kas desa (TKD) sehingga tidak dikelola oleh kepala desa (Kades) atau perangkat tetapi dikelola oleh desa,”ujarnya.

Hasil dari pengelolaan TKD tersebut, kata Jumanto, untuk gaji kepala desa dan perangkat desa .Kalau tidak punya TKD, sambung Jumanto, ditutupi oleh APBD Gresik. Dengan penundaan pembahasan dan pengesahan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pansus III menyarankan untuk sementara dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih menggunakan perda yang lama.

Baca:  Info Rekrutmen dan Seleksi Panwaslu Kecamatan di Gresik

“Kami mengusulkan kepada bupati agar ditindaklanjuti dengan membuatkan peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai amanat permendagri 37 tahun 2007,”pungkasnya. Ternyata, mayoritas farksi di DPRD Gresik dalam pandangan akhir (PA) Fraksi sepakat untuk mempending atau menunda pengesahan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (gresiksatu.com)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman