Uncategorized

Pemerintah Berjanji Mempermudah Perizinan Usaha

Pemerintah Berjanji Mempermudah Perijinan Usaha. Guna memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, pemerintah berencana untuk memangkas sejumlah proses perizinan yang terkait dengan pelaksanaan usaha di Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, langkah itu dilakukan agar mekanisme perizinan lebih sederhana. Dengan begitu, proses pelaksanaan investasi bisa lebih cepat. Bila iklim investasi lebih baik, maka akan lebih banyak investor yang melirik menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, perekonomian nasional diharapkan akan lebih baik.

Menurutnya, penyederhanaan perizinan dilakukan terhadap peraturan yang tidak diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya bila ada Peraturan Direktorat Jenderal (Dirjen), yang tidak didukung dengan peraturan dalam Undang-undang, maka peraturan dirjen tersebut akan dicabut. “Kalau bisa sampai Peraturan Menteri (Permen) yang tidak didukung oleh dasar hukum Undang-undang akan kita pangkas,” ujar Hatta, Kamis (27/6/2013).

Baca:  Ratusan Warga Terancam Kehilangan Pekerjaan.

Selain dengan mengevaluasi berbagai peraturan, pemerintah juga akan membentuk pelayanan satu atap untuk menguru perizinan. Dengan sistem pelayanan satu atap ini diharapkan proses perizinan akan lebih cepat. Proses pelayanan satu atap ini nantinya akan dibawah kendali Pelayanan Terpadau Satu Pintu (PTSP).

Ditambahkan Hatta, supaya semua proses perbaikan iklim investasi itu bisa berjalan mulus, pihaknya akan membentuk tim khusus yang bertugas memantau dan meninjau kinerja PTSP. Tim khusus itu juga nantinya akan membantu melakukan monitoring dan mengevaluasi proses penyederhanaan perizinan.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan, penyederhanaan perizinan akan dilakukan di semua sector industri baik industri minyak dan Gas (migas) maupun non-migas. Ia berharap langkah tersebut bisa mendukung tujuan Pemerintah dalam menjaga momentum investasi yang lebih baik. Sebab, setelah dilakukan pendataan banyak ijin-ijin yang harus dipertanyakan sejauh mana relevansinya.

Kepala SKK Migas, Rudi Subiandini menambahkan untuk menghindari banyaknya perijinan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengurusi bisnisnya, cukup mendapatkan ijin dari Bupati saja. Jadi tidak perlu meminta ijin ke instansi lainnya, cukup ditandatangani Bupati.

Baca:  Ayo Rek..Ke Tunjungan Art 2015 Surabaya

“Jadi, berdasarkan data sementara yg ada di SKK Migas, perizinan kegiatan hulu migas itu memerlukan 69 jenis perizinan, 284 proses perizinan, lebih dari 5.000 izin per tahun, lebih dari 600.000 lembar dokumen persyaratan (setahun), dan 17 instansi penerbit,” ujarnya. (kabarbisnis)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman