Uncategorized

Pemerintah Permudah Akses UMKM Terhadap Perbankan

Pemerintah Permudah Akses UMKM Terhadap Perbankan. Pemerintah terus mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan akses keuangan sehingga bisa berkembang lebih cepat. Dari total 6 juta UMKM yang mendapatkan pinjaman dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), sekitar 600 ribu mampu meningkatkan kapasitas bisnisnya ke kelas menengah.

“Bila UMKM diberikan bantuan penuh, maka mereka banyak yang naik kelas, misalnya dari 6 juta UKM yang mendapatkan KUR, 10 persennya naik kelas menjadi usaha menengah,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada acara Konferensi Pemberdaya UMKM Nasional 2013, di Jakarta, kemarin (4/7).

Menurutnya, dalam upaya mendorong pengembangan UMKM ke arah yang lebih baik, pemerintah terus berkoordinasi dan melakukan support terhadap pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Selain itu perlindungan sosial, akses pasar, dan teknologi yang memadai merupakan kunci untuk mengembangkan UMKM naik kelas ke arah yang lebih tinggi lagi, sehingga BUMN pun akan memberi akses yang lebih kepada permodalannya.

Baca:  Bangkit dari kegagalan, kini sukses berkat `Peniti`

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu kita harus memperkuat pilar-pilarnya, salah satunya adalah kewirausahaan,” tegas Hatta. Menyinggung tentang aturan pajak untuk UMKM sebesar 1 persen, Hatta mengatakan, masih mungkin dievaluasi. Apalagi jika dalam praktiknya nanti malah membebani para pengusaha kecil. “Kalau membebani UKM, maka kemungkinan masih bisa direvisi,” tegasnya.

Untuk itu Hatta meminta Kementerian Keuangan agar fokus menyasar pengusaha menengah dahulu. Terutama yang pendapatannya masuk kriteria
wajib pajak sesuai undang-undang. “Sebetulnya yang disasar mereka yang wajib dulu kan tentu sudah ada pajaknya sesuai UU. Kalau biasanya tidak dikenakan, tetap dikenai, malah membebani. Itu tidak mungkin dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja tidak bisa,” tegasnya.

Baca:  Gadis Manis Dipacari Dua Hari, Lalu Dinodai

Idealnya, menurut Hatta, UMKM yang terkena aturan Pajak Penghasilan (PPh) 1 persen adalah usaha yang omzetnya sudah mencapai Rp 15 juta per bulan. Dengan kriteria saat ini, penetapan batas atas omzet Rp 4,8 miliar per tahun, siapa saja pengusaha kecil yang kena kewajiban ini menjadi kabur. (mna/nis/hen/radarsby.com)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman