Home » Gresik » Politik Gresik » Pemkab Gresik Hendak Kepras Dana Madrasah DPRD Gusar
dprd jatim

Pemkab Gresik Hendak Kepras Dana Madrasah DPRD Gusar

dprd jatimPemkab Gresik Hendak Kepras Dana Madrasah DPRD Gusar. Upaya pemkab Gresik memangkas anggaran usulan bantuan dana madrasah diniyah akhirnya kandas. DPRD Gresik Menuding Eksekutif  hendak membodohi kalangan dewan. DPRD Gresik Gusar karena dana  madrasah dinityah (madin) hendak dimanipulasi sehingga nominalnya lebih kecil sesuai dengan pagu yang ditetapkan melaui peraturan bupati (Perbup) Gresik.

Hal itu membuat situasi rapat menjadi sedikit kisruh. “Jangan ngawur saja. Perbup belum diganti dengan yang baru, tetapi nilainya diturunkan,” kecam Ketua Komisi A, Jumanto SE MM seusai rapat sinkronisasi RHS dengan nada sengit.  Ketegangan bermula ketika eksekutif menjelaskan kalau pagu maksimal usulan bantuan dana Madrasah keuangan kepada lembaga Madin dalam APBD Gresik Tahun 2013 dibatasi maksimal Rp. 20 juta. Limitasi tersebut mengacu pada Perbup Gresik.

Baca:  DPRD Gresik Pantau Laporan FiktiF CSR Perusahaan di Gresik

Namun, Ketua F-PDIP Uman SH menyangkal penjelasan dari SKPD terkait yang ngotot kalau limit bantuan keuangan untuk Madin dibatasi sebesar Rp. 20 juta.  Suasana semakin panas karena Ketua Komisi D, Drs. CHumaidi Ma’un ikut membela alibi yang disampaikan oleh SKPD terkait.  “Ketika finalisasi R-APBD di Jakarta, kesepakatannya memang dibatasi maksimal Rp. 20 juta untuk Madin,”kelitnya.

Upaya meredam ketegangan ekesekutif dan legislatif mereda dilakukan Ketua Komisi A, Jumanto SE MM yang meminta eksekutif membuka aturannya sehingga semua permasalahan klir.  Hasilnya, tutur Jumanto, limitasi bantuan dana madrasah diniyah sebesar Rp. 40 juta. Acuannya Perbup No.71 Tahun 2005 tentang besaran dana bantuan.  “Aturannya (Perbup No. 71Tahun 2005) belum berubah,”tandasnya.

Baca:  Pemkab Gresik Akan Bangun Akademi Komunitas Negeri

Setelah semua klir, SKPD terkait menyerahkan data usulan bantuan dana madrasah diniyah yang diusulkan dewan sesuai RHS tetapi bentrok atau dobel dengan anggota dewan lainnya.  Untuk itu, dewan diminta untuk memberikan revisi secepatnya sebelum ditetapkan dengan Perbup Gresik sebagai syarat pencairan.

Bukan kali ini saja jajaran eksekutif hendak mengepras anggaran pendidikan ataupun bantuan pendidikan, sebelumnya pemkab Gresik juga mengepras anggaran infrastruktur pendidikan. Pada tahun ini, pemkab Gresik lebih memprioritaskan pembangunan fisik berupa tetenger-tetenger kota dan berbagai proyek raksasa lainnya. Kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat Gresik. (GS/ edtr:ang)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *