Uncategorized

Pemkab Sidoarjo koreksi tarif Rusunawa agar lebih terjangkau

Peraturan Daerah Rumah Susun Sewa Sederhana (Perda Rusunawa) yang telah disahkan Pemkab Sidoarjo dan DPRD, diperkirakan akan diterapkan sebelum 2016. Terkait hal ini, DPRD Sidoarjo mendesak target pendapatan dari sektor ini dinaikkan. Pasalnya, tarif sewa dalam Perda ini lebih murah dibandingkan sebelumnya.

“Insyaalah sebelum 2016 kita terapkan. Begitu diterapkan, kita akan genjot tingkat hunian Rusunawa dengan tarif baru. Kami yakin hunian naik,” ujar Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Agoes Boedi Tjahjono, Minggu (2/8/2015).

Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo, Sudjalil mengungkapkan, kebijakan menurunkan tarif sewa untuk mengingkatkan hunian yang masih di bawah 30 persen. “Selama ini, pendapatan dipatok Rp 700 juta. Logikanya, harus naik karena tingkat hunian naik,” kata dia, Minggu (2/8/2015).

Baca:  Jazz Traffic Festival Surabaya, Upaya membumikan Jazz Kota pahlawan

Saat ini tingkat hunian Rusunawa masih dibawah 30 persen. Jumlah kamar dari empat Rusunawa yang dikelola Dinas PU Cipta Karya sebanyak 1.413 kamar.

Pada awal 2014, pemkab menaikan sewa termurah di Rusunawa Ngelom, Sepanjang dari Rp 225.000/bulan, naik menjadi Rp 430.000 (naik 91 persen). Kemudian Rusunawa Bulu, Sidokare, termurah Rp 260.000 naik 78 persen menjadi Rp 462.500. Rusunawa Pucang, Sidoarjo Kota, tarif sewa termurah Rp 265.000 dinaikkan 85 persen menjadi Rp 485.000. Terakhir, Rusunawa Wonocolo, Taman, naik menjadi Rp 440.000 dari Rp 380.000.

Sedangkan pada perda baru ini, tarif sewa bisa di bawah Rp 300.000.

Setelah mengesahkan Peraturan Daerah Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa), DPRD Sidoarjo mendesak target pendapatan dari sektor ini dinaikkan. Pasalnya, tarif sewa dalam perda ini lebih murah dibandingkan sebelumnya.

Baca:  Siswi MTs Teler dengan Dada Penuh Cupang Terkapar di Kamar Kos

Dia menegaskan, tarif murah akan meningkatkan hunian dan secara otomatis pendapatan pemkab pun naik. Dia berharap di tahun pertama pendapatan bisa sebanding dengan biaya operasional. Selama ini, biaya itu lebih tinggi ketimbang pendapatan.

“Daya yang masuk ke kami menyebutkan, biaya operasional rusunawa ini mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Kalau pendapatan Rp 700 juta, ya tekor. Karena itu pemkab harus bisa meningkatkan kinerja agar kamar bisa dihuni,” ujarnya.

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman