Peristiwa

Penambangan Galian C di Gresik Kian Brutal dan Mengkhawatirkan

Penambangan Galian C di Gresik Kian Brutal dan Mengkhawatirkan. Aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten Gresik baik berupa areal tambang maupun waduk untuk urukan makin meresahkan masyarakat.

Apalagi banyak areal tambang yang digali melebihi ambang batas atau aturan. Ada areal tambang yang digali hingga kedalaman 10 meter, bahkan hingga 50 meter. Sehingga, sangat membahayakan lingkungan sekitar areal tambang.

Bahaya dimaksud di antaranya, tanah longsor dan bahaya lain. “Sekarang di wilayah Kecamatan Bungah banyak eks tambang yang dibiarkan  menganga. Kedalamannya hingga puluhan meter dari permukaan tanah. Itu sangat membahayakan,” kata Rahman, salah satu warga sekitar.

Warga sebetulnya sudah berkali-kali meminta kepada para pengusaha agar tidak lakukan penambangan areal tambang hingga melebihi ambang batas. Namun, permintaan warga tersebut tidak digubris. Karena itu, warga meminta kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Gresik, baik BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal), BLH (Badan Lingkungan Hidup), dan instansi terkait agar meminta para pemilik eks tambang agar lakukan reklamasi atau sejenisnya agar eks tambang tersebut tidak membahayakan lingkungan.

Baca:  6 Kecamatan Dilanda Banjir, BPBD Gresik Tetapkan Siaga Satu

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah mengakui, di Kabupaten Gresik banyak diketemukan areal penambangan ilegal. Aktivitas tersebut selain merugikan pemerintah, juga merugikan masyarakat. Sebab, areal penambangan ilegal tersebut tidak ada kontribusi kepada pemerintah atau pendapatan.

“Sementara kerugian yang diderita masyarakat sangat besar. Karena eks tambang dibiarkan mengangga sehingga bisa menyebabkan rumah atau areal warga yang ada di sekitar tambang terancam longsor. Terlebih pada saat musim hujan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta BPPM maupun SKPD terkait tidak tutup mata melihat fenomena itu. “Kami minta  SKPD terkait mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha galian nakal tersebut,” pintanya.

Menurut dia, di wilayah yang masuk dapilnya, yakni di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, Cerme, Benjeng dan Balongpanggang saja, banyak penambangan ilegal.  Sebagai contoh, penambangan di areal waduk yang merupakan aset milik pemerintah.

Baca:  Sidang Kades Prambanan Gresik Diwarnai Aksi Demo Warga

“Di wilayah tersebut waduk yang luasnya ratusan hektar ditambang secara ilegal  dibiarkan, apalagi di areal tambang lain yang milik perorangan,” jelasnya.

Nur Saidah meminta SKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah (Pemda) dan UU Minerba yang baru. Aturan itu menyebutkan bahwa izin untuk penambangan menjadi wewenang provinsi dan pemerintah pusat. Tidak berlindung dalam regulasi baru itu berarti mengelak dari tanggung jawab.

 

Source:beritametro

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman