Home » Uncategorized » Penambangan Liar Galian C Ilegal di Tuban Kian Marak

Penambangan Liar Galian C Ilegal di Tuban Kian Marak

Penambangan Liar Galian C Ilegal di Tuban Kian Marak. Kepala Satpol PP Pemkab Tuban, Heri Huharwanto, mengatakan berdasarkan pengaduan masyarakat dari Kecamatan Soko beberapa kawasan aktivitas galian C di Desa Simo mulai beroperasi lagi. Padahal sejumlah lokasi itu sudah dipasang plang “ditutup” oleh Satpol PP Tuban tahun lalu.

Hanya saja, sambung dia, berdasar laporan masyarakat para pengelola galian C tersebut mengajukan izin ke Kantor Kepala Desa Simo untuk meratakan bekas lokasi yang dulu dieksploitasi.

Alasannya bekas lokasi galian itu akan dimanfaatkan sebagai hunian baru masyarakat pasca pengerjaan tanggul Bengawan solo yang sudah dilaksanakan. Padahal, aduan masyarakat, fakta di lapangan para pemohon izin tersebut melakukan aktivitas penambangan lagi.

Baca:  Gadis Tuban Bikin Video Bugil Karena Takut Diputus Pacar

“Kami baru mendapat laporan dari masyarakat pagi ini beberapa lokasi penambangan di Kecamatan Soko yang dulu kami tutuo mulai beroperasi lagi. Untuk menindak lanjuti laporan tersebut kami akan melakukan pengecekan terlebih dulu untuk mengetahui kebenarannya,” ungkap Heri, Senin (15/06/2015) siang.

Namun begitu, dia menyatakan dari 23 loksai tambang yang diduga ilegal di Kecamatan Soko tersebut para pemiliknya sudah pernah dikumpulkan untuk diberi arahan dan pembinaan.

“Tapi jika di kemudian hari masih tetap nekat melakukan aktivitas yang sama akan kami beri tindakan tegas. Ini sudah tidak main-main lagi karena memang lokasi tambang tersebut pernah kami tertibkan,” tegas Heri.

Hanya saja pernyataan Heri tersebut seolah bertentangan dengan apa yang disampaikan Kepala Bagian Penindakan Satpol PP Tuban, Daryuti, dua bulan lalu. Dia mengaku tidak berani mengambil tindakan karena persoalan tersebut adalah wewenang pemerintah provinsi.

Baca:  PDAM Gresik Klaim Mulai 1 Januari Air Akan Lancar

Meski demikian, Daryuti buru-buru menjelaskan sedang menyiapkan perda untuk “melawan” hegemoni pemerintah provinsi soal tambang.

“Saat ini draf raperdanya sudah kami ajukan ke pemerintah daerah untuk di pertimbangkan, sebelum menjadi pembahasan DPRD. Hanya saja hingga sejauh ini belum ada tembusan. Pada intinya kapasitas Satpol PP adalah pada wilayah daerah saja,” kata Daryuti, Rabu (08/04/2015) lalu.

Sementara juru bicara Pemkab Tuban, Teguh Setyo Budi, mengamini terkait wewenang pengawasan dan perizinan tentang pertambagnan sudah diambilalih pemerintah provinsi.

“Ya mau bagaimana lagi. Wewenang dinas pertambangan di daerah sudah diambilalih oleh pemerintah provinsi. Jadi jika mengacu pada prosedur yang sesuai maka kami tidak berani melakukan tindakan sebelum ada perintah lebih lanjut,” ungkap Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban ini. (Source: seputartuban)

Baca:  Pasar Properti 2013 Masih Sangat Prospektif

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *