Home » Gresik » Pendidikan Gresik » Pendidikan Gratis di Gresik Hanya Omong Kosong Saja

Pendidikan Gratis di Gresik Hanya Omong Kosong Saja

Pendidikan Gratis di Gresik Hanya Omong Kosong . Pendidikan gratis untuk masyarakat Gresik baru sebatas slogan.

Buktinya, di sejumlah sekolah masih banyak ditemukan pungutan biaya kepada siswa dan wali murid. Bentuk pungutan itu beragam, mulai dari pembelian buku, seragam, uang gedung dan sebagainya.

Demikian kritik Fraksi PDIP Gresik yang disampaikan dalam pembacaan Pandangan Akhir (PA) terhadap Ranperda Perubahan APBD 2016 saat rapat paripurna di gedung DPRD Gresik, Senin (26/9/2016).

“Dan jelas, semua pungutan itu adalah pelanggaran,” tegas Jumanto, juru bicara F-PDIP kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Dengan kondisi itu, pihaknya menilai bahwa upaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui berbagai program dan pengucuran anggaran yang dilakukan Pemkab Gresik masih jauh dari harapan. Padahal, program dan anggaran untuk pendidikan sudah cukup banyak.

Baca:  PT. Smelting Gresik Berikan Pelatihan Skill ke SMK Karya Bhakti

“Sebagai gambaran, selain mengandalkan program BOS dari pemerintah pusat, Pemkab Gresik juga kerap menggembar-gemborkan program BOS Daerah, Kartu Gresik Pintar (KGP), dan program anggaran lain untuk mewujudkan pendidikan murah di Gresik. Tapi nyatanya, masih banyak pungutan di sana-sini,” sambung dia kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Melihat kondisi ini, pihaknya meminta kepada Bupati Gresik untuk menertibkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di berbagai sekolah.

Khususnya tim musyawarah, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang menentukan biaya operasional di masing-masing sekolah di Kabupaten Gresik.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim mengakui bahwa ada beberapa laporan yang masuk ke Bupati dan dirinya.

Tapi laporan tentang pungutan itu, setiap kali diklarifikasi pihak sekolah selalu membantah dan menegaskan bahwa laporan tidak benar.

Baca:  Daftar Ulang PSB di Gresik, Waspadai Pungutan Liar

“Tapi, secara umum kami benar-benar menyesalkan jika memang benar ada pungutan ke siswa atau wali murid. Karena pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan merupakan program prioritas kami (Bupati dan Wakil Bupati terpilih),” jawab Qosim.

Penerbitan Kartu Gresik Pintar dan Kartu Gresik Sehat, lanjutnya, merupakan bukti konkrit bahwa masalah dasar masyarakat ini menjadi program utama Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Sambari dan dirinya.

Menindaklanjuti banyaknya laporan terkait pungutan di sekolah, Qosim berjanji akan mengumpulkan Kepala Dinas Pendidikan beserta pejabat-pejabatnya, UPT Dinas Pendidikan dan musyawarah kerja kepala sekolah agar tidak lagi ada pungutan yang memberatkan siswa dan wali murid.

“Selain itu, pengawasan juga harus lebih efektif. Baik pengawasan di internal Dinas Pendidikan maupun dari Inspektorat. Dan kepada Tim Anggaran, kami berharap agar pendidikan menjadi prioritas utama. Jika ada dana lebih atau sebagainya, kami berharap agar dialihkan untuk pendidikan,” paparnya. (Surya Online | Tribunnews.com)

Baca:  Aiptu Jaelani, Mewarisi Semangat Jenderal Hoegeng

 

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *