Home » Pilkada Gresik 2015 » Pilkada Gresik 2015, Khusnul Huluq dan Qosim Diminta Mundur dari PNS
pemilihan bupati gresik

Pilkada Gresik 2015, Khusnul Huluq dan Qosim Diminta Mundur dari PNS

Pilkada Gresik 2015, Khusnul Huluq dan Qosim Diminta Mundur dari PNS. Dalam aturan Pilkada salah satu syarat wajib yang harus dilaksanakan adalah menanggalkan status PNS. Menanggalkan status PNS bisa dilakukan juga melalui pengajuan pensiun dini.
Ada dua calon yang diusung parpol berbeda yang mendaftar di Pilkada Gresik 2015 yang berstatus sebagai PNS. Mereka adalah calon wakil bupati (cawabup) yang diusung koalisi PKB dan Demokrat Mohammad Qosim.

Satu lagi adalah calon bupati (cabup) yang diusung koalisi PAN, PDIP, Gerindra dan PPP, Khusnul Huluq. Kedua calon itu mengatakan sudah membuat pernyataan mengundurkan diri dari PNS yang diserahkan ke KPU Kabupaten Gresik saat mendaftar pada 28 Juli 2015.
Namun, kedua pejabat yang akhir karirnya di birokrasi menduduki jabatan di eselon II B ini, belum menyerahkan SK pengunduran diri baik dari atasannya atau ke Bupati Sambari Halim Radianto dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau secara tertulis atau lisan, Pak Huluq maupun Pak Qosim sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai PNS ke KPU. Namun, SK pengunduran secara resmi dari atasannya yang diteken bupati maupun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang menyatakan kalau bersangkutan statusnya tidak lagi PNS, belum kami terima,” beber Komisioner KPU Kabupaten Gresik, Elvita Yulianti, Selasa (4/8).

Baca:  KPU Gresik Siapkan TPS Khusus Buat Tahanan
KPU, lanjut Vetty panggilan akrabnya menambahkan merujuk peraturan KPU, memberikan batas waktu hingga 60 hari atau 2 bulan bagi keduanya untuk menyerahkan SK pengunduran diri dari PNS. Batas waktu untuk penyerahkan SK itu, menurut Vetty terbilang cukup lama.
Sebab, untuk pengurusan SK pengunduran diri dari PNS hingga ke pemerintah pusat, membutuhkan waktu tak singkat. “Batas waktu 2 bulan atau 60 hari ini merupakan batas waktu yang telah diperhitungkan KPU pusat terkait pengunduran diri calon sebagai PNS,” jelasnya.

Meski begitu, tambah Vetty, jika dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata kedua calon tak kunjung menyerahkan SK pengunduran dirinya maka hal itu bisa menjadikan keduanya dianggap tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi.

Baca:  Ajakan Golput Menggema di Pilkada Gresik
Dengan demikian, KPU Kabupaten Gresik bisa mencoret mereka dari daftar kandidat pilkada tahun ini. Konsekuensinya, kalau kedua kandidat itu dicoret, maka partai pengusung harus mencarikan penggantinya.
‚ÄúSecara otomatis jika ada kandidat yang tidak memenuhi persyaratan, partai pengusung harus menyiapkan penggantinya jika tetap ingin mengusung pasangan cabup-cawabup pada Pilkada Gresik 9 Desember ¬†mendatang,” kata Vetty.
Sementara, terkait kelengkapan persyaratan pasangan cabup-cawabup yang telah mendaftarkan diri ke KPU adalah pasangan Bersama Khusnul Huluq-Ahmad Rubai (Berkah), Sambari Halim Radianto-Moh Qosim (SQ), dan Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna), Vetty mengatakan dari ketiga pasangan cabup-cawabup itu rata-rata belum melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan.
Di antara persyaratan yang belum dilengkapi adalah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan catatan daftar kekayaan dan catatan tidak ada piutang dari bank yang telah ditentukan. “Untuk kelengkapan persyaratan SKCK, KPU memberikan waktu toleransi hingga tujuh hari,” pungkas Vetty.

Sekadar diketahui, soal Cawabup Moh Qosim yang sudah mengundurkan diri dari PNS di Pemkab Gresik, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sertempat M Nadlif mengatakan, kalau Moh Qosim sudah mengajukan pensiun dini sebagai PNS.

Baca:  Akhir Drama Pilkada Gresik 2015
Sebagai buktinya, keluarnya SK pensiun Wabup Moh Qosim dari PNS bernomor 000020/KEPKA/AP/23525/15/I/2015, terhitung sejak tanggal 1 April tahun 2015, dengan golongan pangkat terakhir IV E, dengan masa kerja 32 tahun. (sumber:berita metro)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *