Home » Gresik » Peristiwa » Polda Jatim Tetapkan Husnul Khuluq Jadi Tersangka

Polda Jatim Tetapkan Husnul Khuluq Jadi Tersangka

Polda jatim tetapkan Husnul Khuluq jadi tersangka. Setelah mandek selama bertahun-tahun, Polda Jatim akhirnya menetapkan Mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Gresik Husnul Khuluq sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jasa retribusi PT Smelting.

Penetapan ini, setelah kasus ini dinaikan statusnya ke penyidikan beberapa waktu lalu. Saat ini, Subdit III Ditreskrimsus Tipikor sedang bersiap-siap untuk melakukan penahanan Husnul Khuluq.
Kadiv Humas Polda Jatim, Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan hal tersebut.

Dinaikannya kasus ini ke penyidikan karena bukti-bukti sudah lengkap semua. “Ada berkas-berkas dan juga hasil audit BPKP yang mendukung hal tersebut. Selain itu, keterangan para saksi yang berkaitan dari kasus tersebut juga sudah kuat,” terang dia.
Disebutkan, penyidik sudah memegang sejumlah alat bukti. Diantaranya dokumen dari Bank Jatim, Bank Mandiri serta dokumen perjanjian antara PT Smelting dan Pemkab Gresik. Kemudian beberapa saksi yang sudah diperiksa terkait perjanjian itu adalah mantan Kabag Keuangan Hari Soerjono, Kepala DPPKAD Yetty Sri Suparyati, mantan Kadishub Achmad Nurudin, mantan Kabag Hukum, Tarso Sagito serta mantan pejabat di lingkungan PT Smelting.

Menurut dia, sebelum adanya penetapan tersangka, Polda Jatim telah melakukan gelar perkara. Usai ditetapkannya Husnul Khuluq sebagai tersangka, penyidik Polda Jatim masih melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang berkaitan erat dengan kasus ini.
Ditanya soal penahanan tersangka Kombespol Argo Yuwono mengatakan belum ada. “Itu tergantung penilaian penyidik,” jawab dia singkat.
Sebagai catatan, kasus yang terjadi pada 2006 ini dimulai dari perjanjian antara Pemkab Gresik dengan PT Smelting.

Perjanjian itu terkait sewa perairan laut yang akan digunakan untuk bongkar muat. PT Smelting kemudian menyetor uang sebanyak dua kali. Pada tahun 2012, BPK menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana kas ini.

Polda Jatim kemudian memeriksa kasus ini berdasarkan laporan polisi LP.H/21/V/2015/SUS/Jatim. Dalam laporannya, 2006, Pemkab Gresik memang melakukan perjanjian sewa perairan laut dengan PT Smelting untuk digunakan kegiatan bongkar muat. Bupati Gresik ketika itu dan pimpinan senior PT Smelting menandatanginya. PT Smelting kemudian menyetor uang kepada Pemkab Gresik senilai Rp 1.376.873.600 dan Rp 2.060.160 ke rekening mantan Sekda. Dari rekening itu kemudian dicairkan cek senilai Rp 1.376.873.600 untuk pejabat di lingkungan PT Smelting. (bro/rof/jawapos)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *