Peristiwa

PT Barata Indonesia Diadili DPRD Gresik Terkait Gaji Karyawan

barata indionesiaPT Barata Indonesia Diadili DPRD Gresik Terkait Gaji Karyawan. Perusahaan yang membayar gaji dibawah UMK ternyata bukan hanya didominasi swasta. Perusahaan BUMN yang sangat besar di Gresik PT. Barata Indonesia juga belum membayar gaji karywannya sesuai umk. Perusahaan yang beralamat di Jl. Veteran tersebut, tidak melaksanakan upah minimum kabupaten (UMK) Gresik tahun 2013.

Hal itu terkuak dalam hearing Komisi D DPRD Gresik dengan PT. Barata Indonesia (Persero) yang diwakili Direktur Produksi, Sunarno dan Bagian SDM, Widodo di kantor DPRD Gresik, Senin (11/2).  “Barata (Indonesi) adalah perusahaan BUMN. Seharusnya memberikan contoh kepada perusahaan lain. Jangan memberi contoh buruk,”kecam anggota Komisi D, Musyaffa’ dalam hearing dengan nada tinggi.

Baca:  Oknum DPRD Gresik Banyak Kuasai Proyek di Lingkup Setwan

Tensi rapat dengar pendapat atau hearing berubah menjadi ajang mengadili PT. Barata Indonesia (Persero) karena perwakilan perusahaan tersebut mengakui belum melaksanakan UMK tahun 2013. Khususnya, pada karyawan tetap terendah maupun buruh yang berasal dari perusahaan outsourcing disitu.

PT. Barata Indonesia (Persero) Tbk beralasan baru selesai melakukan proses administratif bagi karyawannya sendiri. “Kita tidak pernah bayar dibawah UMK. Biasanya kita laksanakan Maret. Nanti, kita rapel. Biasanya begitu, tidak ada sosialisasi. Untuk gaji karyawan, minimal sesuai UMK. Begitu juga gaji (buruh) dari outsourcing diatas UMK dan ada fee untuk perusahaan outsourcing,”terang Widodo.

Namun, ulasan tersebut semakin meneguhkan kebenaran dari laporan yang masuk ke Komisi D, bahwa, PT. Barata Indonesia (Persero) tidak melaksanakan UMK tahun 2013 sesuai dengan Pergub Jawa Timur.  “Ada beberapa hal yang diadukan.

Baca:  Bentrok Preman di Gresik 1 Orang Tewas

Selain masalh UMK, PT. Barata Indonesia juga dilaporkan terkait penggunakan tenaga outsourching. Sebab, ada pekerjaan yang terkait langsung dengan produksi tetapi di- outsourcing-kan,”tegas Ketua Komisi D, Drs. Chumaidi Maun dengan lantang.  Sedangkan permasalahan yang diadukan untuk tahun 2013, yakni perusahaan outsourcing tidak melaksanakan UMK Gresik sebesar Rp. 1.704.000.- sesuai Pergub Jatim. Termasuk belum melaksanakan upah minimum sektoral (UMS).

“Juga ada pengaduan kalau karyawan dan buruh outsourcing tidak didaftarkan dalam kepesertaan Jamsostek. Saya cek di Jamsostek Cabang Gresik, tidak ada satupun yang didaftarkan kepesertaan Jamsostek,”imbuhnya.  Namun, Direktur Produksi PT. Barata Indonesia Sunarno menyangkal pengaduan tersebut. Sebab, beberapa pengaduan dari buruh dan karyawan dianggap salah.

Baca:  Kasus Mutilasi di Gresik, Polda Jatim Ikut Back Up

“Sudah didaftarkan dalam kepesertaan Jamsotek. Tapi, tidak disini (Gresik-red) nelainkan di Surabaya,”terangnya. Sedangkan pengaduan adanya pihak peneyerahan pekerjaan produksi pada perusahaan outsourcing, dibantah oleh Bagian SDM Widodo. Alasannya, tenaga kerja yang di sub kontrak hanya untuk finishing yakni menghaluskan baja yang telah dicor dengan alat gerinda. (gresiksatu.com/ edtr:dt)

Kata Pencarian:

gaji di pt barata indonesia (2),gaji karyawan PT Barata Indonesia (1)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman